Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) resmikan pojok kependudukan yang diprakarsai oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Selasa (25/7) di Lobi Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY. Peresmian yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Drs. Benny Benu.,M.Si tersebut sebagai upaya menyadarkan mahasiswa untuk peduli terhadap kependudukan, khususnya di wilayah DIY.
“Persoalan kependudukan belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, red) dan lainnya. Masih ada indikasi yang belum diperhatikan oleh pemerintah, seperti perumusan dokumen perencanaan daerah untuk kependudukan masih cukup berat untuk diterapkan. Sehingga, dengan adanya apresiasi dari perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama ini dapat membantu kami mensosialisasikan terkait isu strategis kependudukan, terutama isu kependidikan bagi mahasiswa melalui referensi yang telah disediakan,” paparnya.
Benny mengatakan lebih lanjut, hal lain yang belum diperhatikan oleh pemerintah yaitu terkait isu pernikahan dini yang masih berseberangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh BKKBN dan pemerintah. “Penetapan angka usia pernikahan dini yang telah tertera pada UUD nomor 1 tahun 1974 ini pihak wanita diijinkan menikah minimal usia 16 tahun. Sementara usia nikah yang ditetapkan oleh BKKBN minimal usia 20 tahun. Adanya perbedaan ini menjadikan isu kependudukan semakin tidak terkendali, terlebih untuk wilayah DIY laju penduduk bergerak naik dari 1,03 persen menjadi 1,04 persen. Selain itu DIY disebut sebagai orang tua terbanyak di Indonesia dengan adanya pernikahan dini, sehingga usia produktif semakin rendah,” ujarnya.
Sementara itu pada sambutan yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Dr.Nano Prawoto, SE., M.Si menyebutkan bahwa dengan adanya kerja sama dengan BKKBN yang langsung diterapkan pada 20 Kelompok KKN Reguler pada semester ini, memberi bekal kepada mahasiswa untuk disosialisasikan kepada masyarakat. “Minimal dengan kerjasama ini mahasiswa diberi bekal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, serta dapat melakukan riset terkait isu kemiskinan, kesehatan, pangan, pertumbuhan penduduk, dan usia produktif. Di samping angka kependudukan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan menjadikan isu kemiskinan dan isu-isu lainnya juga terus bertambah. Jika tidak dikendalikan dengan tepat, maka akan jauh dari yang diharapkan,” ujar Dr. Nano.
Kerja sama BKKBN tersebut yang dilanjutkan dengan pelepasan KKN Reguler periode semester ganjil, UMY menerjunkan sebanyak 2.971 yang dibagi dalam 300 kelompok. Adapun penempatan KKN regular tersebar di 9 Kabupaten di Yogyakarta, diantaranya Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman. Selain itu juga diterjunkan di 4 Kabupaten di luar DIY, yaitu Magelang, Klaten, Boyolali, dan Purworejo. Aditia Taruna M.S selaku Divisi Pengabdian Masyarakat UMY saat diwawancarai mengatakan bahwa ada beberapa bentuk pengabdian masyarakat yang ada di UMY, seperti Mubaligh Hijrah sebanyak 271, Persyarikatan di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sebanyak 159, serta KKN Internasional sebanyak 30. “Untuk 20 Kelompok KKN Reguler semester ini bekerja sama langsung oleh BKKBN,” ujarnya.
Selain kerja sama dengan BKKBN yang didasari dengan peresmian pojok kependudukan, Dr. Nano yang disaksikan langsung oleh BKKBN juga melakukan pengukuhan Pengurus Mahasiswa Peduli Kependudukan Periode 2017 hingga 2019. Sementara ruang Pojok Kependudukan BKKBN terletak di lantai 2 lobi LP3M Gedung D, dan terbuka bagi siapa saja yang ingin membaca literasi terkait kependudukan yang disediakan oleh BKKBN di UMY. (hv)
