Arah kebijakan publik yang ideal tidak hanya berkutat dalam urusan kelembagaan negara, namun juga memperkuat jaringan soliditas antar elemen di masyarakat. Dengan dirangkulnya masyarakat, akan memperbesar peluang untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan antisipatif. Seperti yang dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah yang melibatkan banyak pakar termasuk pakar lingkungan. Dalam acara penutupan Rakernas pada Minggu (1/10) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menekankan agar konsep ini dapat terus dilaksanakan.
“Muhammadiyah sudah memulai menerapkan konsep ini sejak 112 tahun yang lalu, dan akan terus berlanjut. Karena, variabel negara terutama variabel politik praktis itu sangat cepat berubah. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang insya Allah akan selalu konsisten, karena yang diupayakan juga merupakan bagian dari amanah Allah,” ujarnya.
Busyro juga menilai bahwa perlu adanya advokasi terkait kebijakan publik secara menyeluruh yang menjangkau hingga ke lembaga-lembaga di daerah. Sosok yg pernah menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini menganggap advokasi yang dilakukan oleh lembaga masyarakat berskala luas seperti Muhammadiyah merupakan bentuk pertolongan kepada pemerintah.
“Maka dari itu, LHKP PP Muhammadiyah juga perlu melakukan sinergi dengan berbagai lembaga di luar Muhammadiyah, baik itu dari sektor pendidikan, penelitian, maupun LSM. Masing-masing diantara mereka memiliki kekayaan yang tidak kita miliki, dan dapat melengkapi hal-hal yang dianggap masih kurang di Muhammadiyah,” imbuh Busyro.
Berbagai langkah strategis yang sudah dirancang oleh LHKP PP Muhammadiyah melalui Rakernas tahun ini, menurut Busyro dapat menampilkan wajah Islam yang lembut, dan dapat diaktualisasikan dalam program sebagai bentuk perbuatan yang baik. “Islam merupakan agama yang berintegritas, memiliki harga diri yang tinggi. Namun Islam juga tidak ‘mahal’, kita harus tetap ramah terhadap lingkungan sekitar dan mengimplementasikan tafsir dari surat Al-Ma’un dengan lebih komprehensif dan elaboratif,” tutupnya.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A. menyampaikan dalam sambutan penutupnya rencana yang lebih menjangkau hingga ke tingkat daerah, terutama dalam mengawal isu politik kebangsaan. Ini sebagai bentuk konsolidasi terhadap program pencalonan kader Muhammadiyah di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilu. “Kita anggap ini sebagai ijtihad politik Muhammadiyah. Tentu ini juga merupakan usaha agar kita dapat bersikap bijaksana terhadap kader-kader kita yang ingin berkhidmat di politik kebangsaan,” ujar Ridho yang juga merupakan dosen program studi Ilmu Pemerintahan UMY.
Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah melalui LHKP akan terus mendorong kadernya yang akan maju dalam kontes politik, dan memastikan bahwa kader yang akan maju adalah kader yang ramah terhadap lingkungan hidup dan mempunyai visi yang mendukung keberlangsungan sumber daya alam. “Keputusan ini merupakan hasil sidang beberapa komisi di LHKP, sehingga harapannya kita dapat menjadi manusia ekologis dan dapat melanjutkan teologi dari surat Al-Ma’un. Ini juga sesuai dengan agenda dari LHKP, yang mana sebagian diantaranya adalah program pengawalan isu kebijakan publik termasuk isu sumber daya alam,” pungkas Ridho. (ID)
