Berita

4 Pilar Goes To Campus

_MG_3748Fenomena maraknya kembali korupsi, kolusi, nepotisme, di tengah masyarakat bahkan hingga tingkat pejabat publik, mengharuskan bangsa Indonesia untuk menengok dan menghayati kembali pilar bangsanya. 4 pilar bangsa Indonesia yaitu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, harus menjadi nilai dasar yang kuat bagi masyarakat dan penjabat publik negara ini.

Akan tetapi menurut Wakil Ketua MPR RI ini, 4 pilar bangsa tersebut banyak yang masih diselewengkan, baik pada level pelaksana negara maupun masyarakat. Hal ini seperti maraknya korupsi yang sudah terjadi hingga lintas trias politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). “Kedua, semakin merosotnya etika dalam kehidupan pemerintahan, korupsi kongkalikong, dan semakin merajalelanya intoleransi di tengah masyarakat. Seperti, sering terjadi konflik dan kekerasan atas nama agama dan etnisitas,” paparnya.

Demikian disampaikan, Hajriyanto Y. Tohari, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), dalam sambutannya pada acara sosialisasi dan dialog “4 Pilar Goes to Campus”. Acara ini diselenggarakan oleh Pimpinan MPR RI bekerjasama dengan Program Pascasarjana dan Jusuf Kalla School Government (JKSG) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di gedung Sportorium Kampus Terpadu UMY, Kamis (27/6).

Lebih jauh Hajriyanto menjelaskan, bahwa saat ini sudah ada gejala kemerosotan etika dari dalam diri para pejabat publik. Bukan hanya korupsi, tapi juga kualitas pelayanan kepada publik yang sudah tidak sepadan dengan cita-cita reformasi.”Mentalitas penguasa, masih lebih dominan dimiliki pejabat publik sekarang, daripada mentalitas sebagai pelayanan publik,” jelasnya.

Padahal menurutnya, tugas negara yang paling penting adalah melakukan pelayanan publik yang baik bagi rakyat. Tapi sekarang tidak seperti itu. “Untuk itu perlu ada pergeseran pemikiran dari sebagai Pamong Praja, menjadi Public Service I (pelayan publik). Dari abdi negara kepada abdi rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Dr. Zuly Qadir, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY mengatakan bahwa masih banyak pejabat negara yang mengejar citra, daripada mengejar nilai etika yang sudah ada. “Masih banyak juga yang hanya mencari muka di depan pimpinannya. Padahal di atas itu, ada Tuhan yang selalu memperhatikan perbuatan mereka,” tuturnya.

Senada dengan Dr. Zuly Qadir, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., Direktur Program Pascasarjana UMY menambahkan, bahwa masih banyak pula pejabat negara yang meskipun beragama, tapi kelakuannya jauh dari nilai-nilai agama. “Mereka memang beragama, tapi kelakuannya tidak beragama,” pungkasnya.