Adanya ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 akan membuat bebasnya berbagai kegiatan eknonomi seperti distribusi barang dan jasa . Masing-masing negara memiliki peraturan dan hukum yang berbeda, untuk itu perlu adanya pemahaman bagi masyarakat ASEAN khususnya mahasiswa hukum untuk mengetahui aspek hukum Negara lainnya. Sehingga mahasiswa hukum harus selalu melakukan pembaharuan pengetahuan tentang hukum di negara-negara ASEAN.
Demikian disampaikan oleh Dr. Sirinya Dusitnanond dosen di Fakultas Hukum University of The Thai Chamber of Commerce (UTTC) Thailand dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh International Program of Law and Shariah (IPoLS) di Ruang Sidang Ar Fahrudin A Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu (24/03).
Dalam kuliah umum ini Sirinya menjelaskan bagaimana sistem perpajakan dan hukum di Thailand. Serta kesiapan Thailand dalam menghadapi AEC 2015 baik dari perspektif hukum bisnis dan regulasi yang diterapkan disana. Ia memaparkan bahwa Thailand tengah melakukan persiapan di struktur perpajakannya seperti dengan menerapkan sistem Teknologi Informasi. Selain itu e-commerce juga menjadu bagian yang penting bagi masyarakat agar dapat melakukan perdagangan internasional dengan biaya yang terjangkau.
Dirinya menjelaskan sistem perpajakan Thailand dan Indonesia tidak jauh berbeda dimana ada pajak masyarakat yang dikelola pusat dan daerah. Namun di Thailand, kantor pajak yang ada di daerah adalah perwakilan kantor pusat untuk melayani masyarakat yang jauh dari kota.
Peraih gelar P.hD dari Brunel University Inggris itu juga menambahkan pemerintah Thailand mengenakan pajak yang mahal untuk produk – produk yang dapat meruguikan kesehatan seperti rokok dan minuman keras. Semua itu ditempuh agar masyarakat berfikir duakali untuk membeli karena harga yang mahal. Karena konsumsi rokok dan minuman keras yang tinggi pada masyarakat dapat memiliki dampak negatif dibidang sosial dan kesehatan sehingga akan menjadi beban negara. “Di Thailand pajak rokok dan minuman keras ditingkatkan untuk mengurangi konsumsi masyarakat” pungkasnya.
Sementara itu Yordan Gunawan selaku direktur IPOLS UMY memaparkan kuliah umum ini lebih diarahkan untuk memberi pengetahuan mengenai aturan yang ada di Negara ASEAN. “Mengingat AEC pada tahun 2015 akan membuka pasar menjadi terbuka sehingga distribusi produk barang dan jasa dapat berlangsung dengan bebas. Hal itu dinilai penting untuk diketahu oleh mahasiswa hukum karena hal tersebut berhubugan dengan hukum bisnis dan hukum ekonomi,” paparnya.
Yordan mengungkapkan bahwa sebelumnya UMY telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan UTTC untuk melakukan program pertukaran pelajar untuk mahasiswa program studi hukum kedua universitas. “Beliau datang untuk meninjau fasilitas kita untuk memastikan kesiapan kita melaksanakan program student exchange. Dengan adanya pertukaran mahasiswa yang akan dilaksanakan dapat memberikan pengenalan sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Thailand kepada mahasiswa yang mengikuti program tersebut,” ungkapnya.
