Sumber konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia disebabkan adanya perbedaan persepsi antar umat beragama dan budaya, prasangka antar kelompok, penguasaan akses sumber daya ekonomi serta karakter individu yang keras. Untuk itu yang menjadi ujung tombak dalam penyelesaian konflik tersebut adalah aktor lokal di daerah itu sendiri.
Hal ini disampaikan oleh Dr. Nawari Ismail, M.Ag selaku pembicara dalam bedah buku “Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal” bertempat di Kampus Terpadu UMY, Senin (27/2). Buku ini merupakan hasil penelitian Nawari yang dilakukan di lima daerah yang pernah mengalami konflik yaitu di Kulonprogo, Mataram, Surakarta, Pasuruan dan Tasikmalaya.
Nawari menjelaskan yang menjadi aktor lokal tersebut adalah orang-orang tertentu yang memiliki peran serta pengaruh yang cukup kuat, kedekatan emosional dan paham dengan situasi daerah konflik tersebut. “Aktor lokal itu akan berperan sebagai fasilitator antar kedua belah pihak dan aktor lokal itu akan berbeda-beda disetiap daerah seperti Ajengan, Kyai, Tuan guru, Pemangku Adat dan lain sebagainya” jelasnya.
Menurut Nawari, peran yang dijalankan oleh aktor lokal ini juga harus didukung dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga sosial sehingga konflik semakin mudah untuk diselesaikan. “Lembaga sosial ini tentunya memiliki keanggotaan yang terdiri dari lintas agama yang merupakan bentukan pemerintah dan masyarakat” terangnya.
Lebih lanjut Nawari memaparkan bahwa selama ini dalam proses pengendalian dan penyelesaian konflik masih bersifat top-down artinya pemerintah atau negara dalam hal ini sangat mendominasi. ”Posisi pemerintah saat ini harus diubah pada posisi yang sifatnya sekunder atau pendukung saja dan aktor lokal bersifat primer atau utama dalam penyelesaian konflik tersebut” paparnya. (sakti)
