Prof. Syamsul Maarif, Head of BNPB in 2008-2015 said that the anticipation of disasters in Indonesia still needs to be improved. In terms of accurate information, people must not blame each other but mutually reinforce each other, and improve disaster policies and regulations. In addition, Syamsul also explained that the social system is a plurality
Berada pada jalur pertemuan tiga lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Indonesia menjadi daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, negara ini juga merupkan kawasan maritim yang luas. Oleh karena itu tata ruang berbasis mitigasi bencana harus dilakukan dengan menjaga kelestarian ekosistem tumbuhan di pesisir pantai, serta menjaga lingkungan di kawasan pegunungan dan
Being on the path of meeting three tectonic plates of Indo-Australia, Eurasia and the Pacific, Indonesia has become an area prone to earthquakes and tsunamis. In addition, this country is also a vast maritime area. Therefore, disaster-based spatial planning must be carried out by preserving plant ecosystems along the coast and protecting the environment in
In anticipation of the Muhammadiyah 2020 Congress, the Muhammadiyah Disaster Management Agency or internationally known as the Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), held a Muhammadiyah Scientific Meeting (PIM) for Disaster and National Work Meeting (RAKERNAS) to discuss a disaster risk reduction movement, on January 30 to 2 February 2020 at Universitas Muhammdiyah Yogyakarta. There are
Menjelang Muktamar Muhammadiyah 2020, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau yang secara internasional dikenal sebagai Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), menggelar Pertemuan Ilmiah Muhammadiyah (PIM) Kebencanaan dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) sebagai gerakan pengurangan risiko bencana, pada tanggal 30 Januari hingga 2 Februari 2020 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terdapat dua tema besar yang diusung MDMC pada
The Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Faculty of Medicine and Health Sciences held its 64th Doctor’s Oath Ceremony on Wednesday (29/12) at the Erwin Santosa Building, PKU Muhammadiyah Gamping Hospital. This sacred procession was attended by 39 new doctors who had completed various stages of professional education in and passed the Competency Test for Doctoral Professional
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY) menggelar acara Sumpah Dokter periode LXIV yang berlangsung pada hari Rabu (29/12) di Gedung Erwin Santosa, RS PKU Muhammadiyah Gamping. Prosesi sakral ini diikuti oleh 39 dokter baru yang telah selesai mengikuti berbagai tahapan pendidikan profesi dokter dan lulus dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi
Minggu (26/1) menjadi hari penyambutan bagi rombongan gowesers Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pasalnya mereka jauh-jauh dari Purwokerto tidak hanya untuk berkunjung namun untuk menyelesaikan sebuah misi yaitu estafet bendera muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan dilaksanakan Juli mendatang dengan mengambil tema “Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta”
Last Sunday (1/26) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) welcomed a group of cyclists from Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) on UMY Central Campus. The cyclists came all the way from Purwokerto not only to visit, but to complete a mission namely the 48th Muhammadiyah and Aisyiyah congress flag relay. The 48th Muhammadiyah Congress, which will be held
The Indonesian Minister of Education and Culture (Mendikbud) Nadiem Makarim launched another policy shortly after launching his first episode regarding the erasure of National Tests. The policy, dubbed Kampus Merdeka (Free Campus), is a policy regarding free learning. There are four points in the Merdeka Campus policy, namely the opening of new study programs, an
Menteri Pendididkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan episode kedua setelah meluncurkan kebijakan episode pertama terkait penghapusan Ujian Nasional. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan merdeka belajar. Dalam kebijakan Kampus Merdeka terdapat empat poin yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum,
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tertuang pada surat keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari e-cigarette (Rokok elektrik) pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa rokok elektrik hukumnya adalah haram. Hal ini disampaikan pada forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa