Salah satu tantangan besar bangsa ini adalah masih mengguritanya praktik korupsi serta belum terciptanya clean government. Untuk itulah lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi.
Demikian disampaikan Dr. H. Busyro Muqodas, S.H., M. Hum, Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam ‘Studium Generale Program Doktor’ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di kampus terpadu UMY pada Sabtu (24/09).
“Perguruan tinggi dituntut berperan aktif dalam upaya mendorong peningkatan integritas nasional dan good governance” ungkap Busyro.
Menurut Busyro, saat ini kampus masih terlalu sering mengurusi hal-hal rutin dan terlalu banyak berteori. “Orang-orang kampus seharusnya lebih sering ikut terjun langsung menyelesaikan persoalan publik. Sehingga tidak berkesan mengisolasi diri dari masyarakat” tegasnya.
Ketua KPK ini menilai salah satu hal yang dapat dilakukan civitas akdemika dalam memerangi korupsi adalah dengan memperdalam riset tentang peta korupsi, jejaring korupsi, peta victim(korban) serta aktor, modus dan sistem praktik korupsi.
“Kajian ilmiah yang dilakukan perguruan tinggi tentang korupsi berupa riset, skripsi, tesis atau desertasi harus bisa mengidentifikasi problem korupsi dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut nantinya bukan hanya penting bagi pengembangan ilmu tapi juga berkontribusi mengatasi krisis kebangsaaan dan kenegaraan” jelasnya
Disamping itu, dosen harus berperan bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai provokator bagi mahasiswanya. “Tentu saja provokasinya dalam hal yang positif” kata Busyro.
Perbaiki Partai Politik
Selain menyinggung pentingnya peran perguruan tinggi, Busyro juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap partai politik (parpol) guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Dewasa ini parpol memang menjadi sorotan masyarakat terkait banyaknya kasus yang membelit petinggi mereka. Sehingga kontrol masyarakat terhadap parpol memang harus digalakkan. “Parpol harus kita perkuat dan segera kita tolong. Kontrol terhadap parpol adalah bagian pertolongan kita terhadap parpol”ujarnya.
Busyro juga mengungkapkan adanya persoalan besar yang dimiliki parpol. “Problem terbesar partai politik adalah relasi transaksional dan ideologi pragmatisme. Ideologi pragmatisme adalah lahan subur korupsi dan ancaman bagi good and clean governance dan clean governance” kata Busyro.
Namun Busyro meyakini nantinya akan terwujud permerintahan yang bersih. “Saya optimis clean government dapat terwujud asal kita sistemik. Persoalan ini tidak bisa diserahkan pada kelompok tertentu. Harus ada kerja keras dan peran kita bersama” pungkasnya.
