Sidoarjo located in East Java is a city caring of education. This concern is supported by the emergence of Community of Guidance Counseling (BK) teachers in Sidoarjo. They focus not only on elementary school, junior high school, senior high school, but also higher education. Additionally, it emerges from several teachers of Public and Private High
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilu Serentak 2019 dinilai belum memberikan format atau desain yang jelas. Bagaimana bentuk pemilu serentak yang dimaksud dan kebutuhan atas perubahan peraturan perundang-undangan apa saja yang segera perlu dipersiapkan. Karena itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Electoral Research Institute (ERI) atau Institut Riset Kepemiluan, menyarankan agar Pemilu Serentak 2019
Constitutional Court’s (MK) decision of Simultaneous Elections 2019 is considered not to provide obvious format yet. It has not been clear the simultaneous election format, need of legislation alter, and what to prepare. Thus, Indonesia Institute of Sciences (LIPI) through Electoral Research Institute (ERI) recommended that Simultaneous Election 2019 be designed with the model of
Economics and Politics are inseparable sciences in their implementation. Economics could not work by itself without support of political policy. Indonesia’s economic development should be encouraged by political stability in Indonesia. If the politics is not stable, the policy of democratic economic development must be tough to perform. The aforementioned statement was expressed by House
Ekonomi dan politik merupakan ilmu yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapannya, ekonomi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan kebijakan politik. Pembangunan ekonomi Indonesia harus didukung dengan stabilitas politik di Indonesia, jika politik sedang tidak stabil maka dapat dipastikan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan akan sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut di ungkapan oleh wakil ketua Dewan
In the end of 2015 ASEAN Economic Community would be officially announced. It would enliven ASEAN markets and could be a benchmark of Indonesia economy. Welcoming AEC 2015, all Indonesians including university students and academicians in Indonesia ought to enhance their skills and prepare themselves in order to be able to compete with other states
Akhir tahun 2015 akan diresmikan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan meramaikan pasar di ASEAN dan bisa menjadi tolak ukur bagi perekonomian di Indonesia. Demi menyambut MEA 2015, seluruh masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa dan semua sivitas akademika di Indonesia harus terus meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan dirinya agar mampu bersaing dengan negara lain demi meningkatkan perekonomian Indonesia
South Jakarta District Court Judge Sarpin Rizaldi read a decision filed by Budy Gunawan on Monday 16 February. He fulfilled BG’s request and stated to name him a suspect was not valid. According to a lecturer of Criminal Law of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., although the court acceded a request
Semenjak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi membacakan putusan yang diajukan oleh Budi Gunawan pada Senin 16 Februari lalu, yang mengabulkan permohonan BG dan menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka terhadapnya. Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum menyatakan bahwa walaupun pengadilan mengabulkan permohonan BG dan menyatakan tidak sah
Indonesia is required to remain consistent on death penalty as being executed to Australian large-scale drug dealers, Andrew Chan and Myuran Sukumaran. On contrast, a lot of critics and threats come from Australia because this country disagrees with the death penalty. Indonesia is a legal and sovereign state and Australia ought to acknowledge Indonesian governmental
Indonesia harus tetap konsisten menjalankan hukuman mati yang telah dijatuhkan pada dua tersangka pengedar narkoba kelas kakap, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, warga negara Australia. Walaupun berbagai protes dan ancaman dilancarkan negeri Kanguru ini pada Indonesia yang tidak menyetujui adanya hukuman mati tersebut. Akan tetapi, Indonesia merupakan negara hukum dan berdaulat, karena itu sudah sepantasnya