Kepakaran & Sosok

100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar. Pemotongan anggaran itu dilakukan demi menghemat triliunan rupiah dari anggaran Kementerian serta Lembaga negara. Hal ini tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut banyak menuai

Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menghentikan aliran dana bantuan luar negeri melalui USAID (United States Agency for International Development) atau Lembaga Pembangunan Internasional Amerika selama 90 hari membuat publik dunia terkejut, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan USAID. Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Ratih Herningtyas, M.A., merespon

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Revisi ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi, termasuk mencopot pimpinan lembaga negara yang telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Hakim MK dan MA. Hal ini ditanggapi

Polemik terkait pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) yang tertunda sejak 2020 kepada dosen dengan status ASN masih belum menemukan titik tengah hingga saat ini. Tukin dianggap tidak hanya sebagai komponen pembayaran saja, namun juga menjadi salah satu tolok ukur dari kesejahteraan dosen. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. menganggap bahwa isu tersebut

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam sektor pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Menurut para pengamat dan dosen pertanian, kemiskinan yang meluas di kalangan petani merupakan salah satu isu yang paling mendesak. Ketahanan pangan di Indonesia semakin menjadi sorotan utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Prof. Dr. Ir. Masyhuri,

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari sebelumnya 11 persen menjadi 12% pada Januari 2025 menuai beragam kontroversi di masyarakat. Tak terkecuali, kebijakan ini turut disoroti oleh Pakar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamuddin Yuliadi, SE., M.Si. Ia meminta agar kenaikan PPN 12% ini sebaiknya ditunda dan dilakukan pengkajian

Salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY), Yordan Gunawan berhasil menyelesaikan studi doktoralnya dalam jangka waktu 2,5 tahun. Studi S3 nya ini berhasil ia tempuh dengan sukses di Universitat Pompeu Fabra, tepatnya pada program Doctoral Programme in Law. Prestasinya ini juga menjadikan Yordan sebagai lulusan tercepat di Universitat Pompeu Fabra, Spanyol. Ditemui

dr. Agus Widyatmoko, Sp.PD., M.Kes dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus dokter Spesialis Penyakit Dalam mengungkapkan penyebab seseorang menderita penyakit diabetes. Namun ia juga mengungkapkan bagaimana cara mencegah resiko terserang penyakit diabetes. dr. Agus mengungkapkan penyebab utama seseorang terkena penyakit diabetes adalah gaya hidup yang dipengaruhi konsumsi karbo berlebih.

Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat perlu dipandang sebagai tantangan dan juga peluang bagi Indonesia dalam sektor ekonomi. Ini disampaikan oleh Dr. Ratih Herningtyas, M.A., dosen sekaligus pakar Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Trump yang baru saja memenangkan pemilu, berpotensi mengeluarkan kebijakan yang bersifat proteksionisme dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk pembatasan