Kondisi mencengangkan lagi – lagi terjadi di sektor perekonomian Indonesia. Di mana baru – baru ini Bursa Efek Indonesia melakukan pembekuan sementara perdagangan karena dipicu adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai angka 5%. IHSG dapat dikatakan mengalami penurunan yang sangat signifikan dan banyak menimbulkan perdebatan di kalangan investor. Pasalnya, penurunan IHSG ini disebabkan
Disahkannya revisi atas Undang-Undang TNI atau RUU TNI menimbulkan kekhawatiran akan adanya dominasi militer dalam struktur pemerintahan sipil. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nanik Prasetyoningsih, M.H., dimana campur aduknya ranah sipil dan militer dapat membahayakan iklim demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa harus segera diajukan
Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nanik Prasetyoningsih, M.H. menyoroti kejanggalan yang terjadi selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI Komisi I. Ditemui pada Selasa (18/3), Nanik mengingatkan bahwa apapun agenda yang direncanakan dalam RUU TNI, harus tetap menjaga keberlangsungan supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Ini sekaligus untuk menyelaraskan adanya
Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga 7 bulan lamanya menuai berbagai protes dari masyarakat. Terutama bagi mereka yang kadung mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya demi mengabdi di pemerintahan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh pun memberikan pernyataan yang justru menimbulkan kebingungan dan membuat masyarakat geram. Ia mengusulkan agar Calon Aparatur
Mahasiswi Program Studi Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi wisudawan dengan Prestasi Terbanyak. Sebanyak 12 prestasi berhasil diraihnya sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Wisudwati tersebut yakni Nia Thosimomia Tamimi, S.Ked. Penghargaan sebagai wisudawan dengan Prestasi Terbanyak tersebut dibacakan dalam prosesi wisuda UMY Periode III Tahun Akademik (TA) 2025/2026, pada
Malaysia menjadi negara dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) terbanyak, yang mencapai hingga 2,5 juta orang. Namun, permasalahan juga turut muncul, di mana masih banyak WNI di Malaysia yang rupanya datang tanpa memiliki dokumen, khususnya dokumen sebagai pekerja migran. Sebut saja di daerah Sabah, Malaysia. Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal RI di Sabah, diaspora Indonesia
100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar. Pemotongan anggaran itu dilakukan demi menghemat triliunan rupiah dari anggaran Kementerian serta Lembaga negara. Hal ini tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut banyak menuai
Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menghentikan aliran dana bantuan luar negeri melalui USAID (United States Agency for International Development) atau Lembaga Pembangunan Internasional Amerika selama 90 hari membuat publik dunia terkejut, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan USAID. Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Ratih Herningtyas, M.A., merespon
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Revisi ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi, termasuk mencopot pimpinan lembaga negara yang telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Hakim MK dan MA. Hal ini ditanggapi
Polemik terkait pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) yang tertunda sejak 2020 kepada dosen dengan status ASN masih belum menemukan titik tengah hingga saat ini. Tukin dianggap tidak hanya sebagai komponen pembayaran saja, namun juga menjadi salah satu tolok ukur dari kesejahteraan dosen. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. menganggap bahwa isu tersebut
Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam sektor pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Menurut para pengamat dan dosen pertanian, kemiskinan yang meluas di kalangan petani merupakan salah satu isu yang paling mendesak. Ketahanan pangan di Indonesia semakin menjadi sorotan utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Prof. Dr. Ir. Masyhuri,
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari sebelumnya 11 persen menjadi 12% pada Januari 2025 menuai beragam kontroversi di masyarakat. Tak terkecuali, kebijakan ini turut disoroti oleh Pakar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamuddin Yuliadi, SE., M.Si. Ia meminta agar kenaikan PPN 12% ini sebaiknya ditunda dan dilakukan pengkajian