Lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan politik partainya. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011, beberapa fraksi di DPR RI terutama Golkar mengusulkan dana aspirasi atau dana pembangunan derah pemilihan sebesar 15 Miliar per anggota DPR. Hal tersebut sangat ironis ditengah rencana kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga LPJ 3 kg, dan pencabutan subsidi BBM premium. Dana aspirasi tersebut hanya semakin menunjukkan inkonsistensi parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Demikian diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Drs. Suswanta, M.Si terkait dengan usulan dana aspirasi yang digelontorkan oleh beberapa partai di DPR dalam sebuah diskusi terbatas bertempat di Kampus Terpadu UMY, Kamis (17/6).
Suswanta melihat ada kekurang pahaman para anggota DPR mengenai tugas dan fungsi DPR itu sendiri. Ada tiga hal yang menjadi tugas DPR yakni Legislasi, Budgeting, dan pengawasan. Menurutnya DPR tidak memiliki tugas untuk melakukan pembangunan di daerah dan urusan pembangunan adalah tugas eksekutif dan bukan legislatif. “Kenapa harus sibuk mengerjakan tugas bagian lain kalau tugas sendiri saja belum beres,”ungkap dosen ilmu pemerintahan UMY ini.
Di lain sisi, Suswanto melihat bahwa dana aspirasi ini merupakan titik temu kepentingan antara parlemen dengan pemerintahan SBY jilid 2. Saat ini pemerintahan SBY Jilid 2 mengalami delegitimasi atau penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan diakibatkan berbagai kasus yang terjadi seperti kasus century yang melibatkan personil pemerintahan, masalah pajak dan lain sebagainya. Oleh karena delegitimasi tersebut, pemerintah butuh dukungan dari parlemen. Parlemen pun menaikkan daya tawarnya dengan meminta dana aspirasi. Kemungkinan besar pemerintah akan menyetujui. Karena jika tidak diikuti usulan DPR tersebut, maka dikhawatirkan kasus Century akan dibuka kembali. “Sama-sama menguntungkan bagi parlemen dan pemerintah, tapi rakyat sangat dirugikan,”ungkapnya.
Menurut Suswanta, pro dan kontra tentang dana aspirasi di internal DPR itu hanya sandiwara saja. Karena pada dasarnya semua fraksi terutama partai-partai besar diuntungkan dengan adanya dana aspirasi tersebut untuk investasi partai. “Untuk menutupi dana kampanye maupun untuk persiapan kampanye PEMILU 2014,”tandasnya.
