Terkait Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Presiden diharapkan dapat mengambil keputusan mengikuti kata hati, sesuai dengan ajaran agama, dan juga pertimbang rasional tentang hukum, politik, dan tentang budaya. Diharapkan akan lahir keputusan yang baik.
Itulah yang disampaikan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA, seusai menghadiri acara Seminar Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-VI yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), bertempat di Ruang Sidang AR. Fachruddin A UMY, Rabu (4/1)
“Dari pertemuan bersama MUI kemarin di istana, saya mendapat isyarat bapak presiden segera mengambil keputusan, saya harapakan sebelum beliau berangkat keluar negeri tanggal 5 Februari ini ya, ada keputusan dan tentu beliau sudah menghimpun bahan-bahan, alasan-alasan, baik dari watimpres, maupun dari tim 9 yang dibentuknya. Dan kemarin kami hanya menghimbau kepada presiden untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kata hati, sesuai dengan ajaran agama, tanyakanlah kepada hati nurani atau hati sanubarimu, inilah jalan yang saya kira perlu perimbangan rasional tentang hukum, tentang politik, tentang budaya, tetapi jangan lupa juga pertimbangan spiritual, bila perlu dengan istiqarah menurut ajaran agama” ujarnya.
Din juga menjelaskan, Presiden Joko Widodo sedang mengalami dilema dalam mengeluarkan keputusan, akan tetapi harus tetap melantik Kapolri. Sehingga dirinya berharap bahwa segala keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden nanti seluruh rakyat Indonesia diharapkan bisa menerima secara terbuka.
“Untuk lembaga POLRI, tidak cukup hanya dengan PLT, maka harus segera melantik kapolri, karena tidak baik jika lembaga penegakan hukum seperti Polri ini tidak punya kepalanya, tidak punya pucuk pimpinannya. Sehingga permasalahan ini adalah hal yang dilematis ya bagi seorang presiden. Oleh berbagai pihak presiden didesak untuk memberikan sikapnya, saya berharap segala keputusannya marilah kita terima secara legowo, memang kita ini bangsa yang bermasalah” imbuhnya saat menghadapi pertanyaan dari awak media.
Selain itu, berbada dengan Din Syamsuddin. Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’I Ma’arif, MA, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, dengan kapasitas ia sebagai Ketua Tim 9 yang bertugas untuk memberikan masukan kepada presiden terkait kisruh KPK-POLRI, dirinya menjelaskan bahwa apapun yang terjadi masyarakat harus mendukung KPK. Karena menurutnya KPK saat ini tidak sebanding dengan lembaga anti korupsi yang dimiliki oleh negara lain. Ia berkata, bahwa fasilitas yang dimiliki oleh KPK saat ini belum cukup untuk memberantas korupsi yang sangat besar dan juga terjadi di setiap daerah di Indonesia.
“Apapun yang terjadi kita harus dukung lembaga anti korupsi, saya melihat KPK saat ini miris sekali ya, Jika lembaga anti korupsi seperti KPK di negara lain, itu banyak sekali penyidiknya, kantornya besar, ada di berbagai daerah. Sedangkan di Indonesia ini kantor saja tidak punya, itu pinjam itu dari kementerian keuangan, penyidik sangat sedikit sekali, di daerah tidak ada KPK, hanya di pusat di Jakarta, lalu bagaimana KPK sangup memberantas korupsi yang sangat besar ini, nah menurut saya kita semua harus mendukung dan mempertahankan KPK kedepan,” saat mengakhiri penyampaian dialog dengan peserta Seminar Pra-Kongres.
Kongres KUII Ke-VI, yang akan digelar di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, pada 8-10 Februari mendatang rencananya akan dibuka dan ditutup secara simbolik oleh presiden, akan tetapi hal tersebut batal dilakukan karena pada tanggal 5 Februari Presiden berkunjung ke luar negeri, sehingga pembukaan Kongres akan diwakilkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla dan tetap akan ditutup oleh Presiden Joko Widodo.
“Awalnya, kita minta bapak presiden untuk membuka, tetapi karena ada halangan beliau ada agenda keluar negeri besok, maka yang akan membuka Kongres nanti diwakilkan oleh Wakil Presiden, beliau bapak presiden tidak bisa membuka, tapi akan menutup nanti pada tanggal 11, nanti Insya Allah akan kita buka tanggal 9 pagi dikeraton, oleh wapres dan penutupannya tanggal 11 di tempat acara berlangsung” imbuh Din Syamsudin. (Shidqi)
