Di dalam ekonomi makro, ada beberapa indikator yang cukup penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Ketika satu variabel indikator ekonomi makro itu baik maka akan memberikan dampak besar pada indikator lainnya sehingga perekonomian suatu negara dapat dikatakan sehat, pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kemiskinan suatu bangsa. Dr. Lilies Setiartiti SE selaku dosen Fakultas Ekonomi UMY melihat bahwa perekonomian Indonesia kian hari menunjukkan keprihatinan, yang dilihat dengan fakta bahwa jumlah penduduk miskin dan rentan akan kemiskinan mencapai angka 100 juta.
Hal itu disampaikan Lilies dalam Refleksi Akhir Tahun 2018 dan Outlook 2019 Program Pascasarjana UMY di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana, Sabtu (29/12). “Kesejahteraan suatu negara atau kinerja ekonomi tidak diukur seberapa panjang jalan diaspal. Tidak diukur pula dari seberapa banyak jembatan dan jalan tol yang dibangun meski memang benar butuh infrastruktur yang bagus untuk menggerakkan ekonomi. Tapi kesejahteraan diukur dari berapa jumlah penduduk miskin berkurang dan daya beli yang semakin baik,” tutur Lilies.
Indonesia pada 2015 menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen, tapi pada kenyataannya hanya berada di angka 4,9 persen. Dapat dikatakan melalui fakta itu bahwa ekonomi Indonesia tidak berjalan baik. Lilies mengkritik faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena harga bbm naik, impor yang semakin besar dibanding dengan ekspor, hutang yang semakin banyak, dan nilai tukar rupiah dengan dolar yang semakin mencekik.
Dampaknya sangat dirasakan oleh warga masyarakat kelas menengah ke bawah seperti petani garam, beras, bahkan ketela. Laporan Kebahagiaan Dunia 2018 yang dikeluarkan PBB untuk mengukur kesejahteraan subjektif, Indonesia berada di peringkat ke-96, turun dari yang sebelumnya peringkat 72. Sementara Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia menggeser posisi Norwegia.
“Banyak petani garam di Madura menangis, karena pemerintah impor garam 1,7 juta ton per tahun dari Australia dengan alasan garam lokal tidak berkualitas. Tapi menurut saya itu bukan solusi, harusnya petani garam atau yang lainnya diberikan edukasi bagaimana cara mendapatkan hasil panen yang berkualitas tinggi. Bukan solusinya beli, beli dan beli. Ini membuat tingkat kebahagiaan Indonesia pun anjlok.” tutup Lilies. (Habibi)
