Rahmawati Husein, Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terpilih untuk memegang jabatan dalam Dewan Pengarah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dana Tanggap Darurat Global (Advisory Group United Nation Central Emergency Response Fund/AG UNCERF). Rahmawati menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia dan bersama dengan 19 orang lainnya yang ditunjuk oleh Sekjen PBB yang telah menjabat mulai Oktober 2018 hingga Oktober 2021. Sejak dibentuk pertama kali pada 2010, ini merupakan kali pertama CERF beranggotakan warga Indonesia.
Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) tersebut menyampaikan bahwa AG UNCERF dibentuk berdasarkan kesepakatan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-60 tahun 2005, melalui resolusi PBB tentang “Penguatan Koordinasi Bantuan Darurat Kemanusiaan PBB”. “Dewan Pengarah CERF merupakan kelompok tenaga ahli yang berperan memberikan petunjuk, pandangan, serta rekomendasi untuk mendukung upaya pemanfaatan, manajemen, serta pemulihan pendanaan bantuan darurat Kemanusiaan yang tiap tahunnya meningkat kebutuhannya. Dana tersebut bersifat global, artinya diberikan kepada warga yang sedang mengalami krisis baik oleh konflik atau bencana alam, di seluruh dunia. CERF merupakan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat taktis, cepat, serta apolitis, di mana dana dapat disalurkan dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, untuk merespons situasi darurat,” ungkapnya.
Rahmawati menyampaikan bahwa sebagai Dewan Pengarah CERF, tugasnya adalah untuk mereview pemanfaatan dana yang sudah didistribusikan; memberikan rekomendasi kebijakan maupun strategi; serta mendukung pelaksanaan CERF yang efektif. “Ini dilaksanakan dalam sidang yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, dan untuk tahun ini dilaksanakan di Kota Dublin, pada tanggal 19-20 Juni 2019,” ujarnya.
“Pada pertemuan Dewan Pengarah ini dibahas mengenai pentingnya peningkatan dana kemanusiaan serta pemanfaatan seefektif mungkin dari dana yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan krisis kemanusiaan seluruh dunia. Kemudian juga mengenai perlunya pembiayaan yang antisipatif yang tidak harus menunggu dampak krisis yang meluas. Pendekatan antisipatif dalam krisis kemanusiaan terbukti bisa menyelamatkan nyawa lebih banyak dan lebih menghemat pendanaan karena dilakukan kesiapan-kesiapan sebelumnya khususnya untuk jenis bencana karena perubahan iklim seperti kekeringan, maupun untuk korban konflik yang sudah mengungsi bertahun-tahun,” paparnya.
Pada pertemuan tersebut Rahmawati menegaskan bahwa dana CERF yang dikelola oleh badan-badan PBB seperti WFP, Unicef, UNHCR, UNFPA, perlu dikelola bersama. Tidak hanya dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah pusat melalui kalster atau sektor, namun juga dengan cara pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah maupun organisasi non pemerintah, seperti yang dilakukan Muhammadiyah yang bergerak di tingkat nasional dan daerah. (raditia)
