Dalam rangka menyukseskan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) menjalin kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penandatanganan MoU yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin (23/8). Proses penandatanganan ini dilakukan oleh Rektor UMY, Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP.,IPM yang didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan,SH.,MCL.,Ph.D dan juga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DIY (PTA DIY), Drs. H. Sarif Usman,SH.,MH.
Pada proses penandatangan MoU dengan FH UMY, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DIY, Drs. H. Sarif Usman,SH.,MH. menyambut baik bekerjasama dengan akademisi UMY dalam rangka kurikulum MBKM, juga untuk peradilan yang lebih modern.”Pada era saat ini kami dituntut untuk beradaptasi menuju peradilan yang modern, sehingga perlunya dan pentingnya kolaborasi dan networking dengan salah satu unsur, yaitu perguruan tinggi. Sehingga kami antusias menerima nota kesepemahaman dengan FH UMY sekaligus mendukung program MBKM,” jelasnya.
Sarif juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa lingkup dalam kerjasama antara FH UMY dengan Pengadilan Tinggi Agama DIY. ”Pada nota kesepahaman ini terjalin dalam ruang lingkup meliputi pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan pengadilan tinggi agama. Kerjasama ini juga dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia sebagai bentuk implementasi kurikulum berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” tambahnya.
Sementara itu Rektor UMY, Dr.Ir. Gunawan Budiyanto,MP.,IPM. menyampaikan bahwa prinsip pada kurikulum berorientasi MBKM ini agar dapat mendekatkan dunia akademis dengan dunia praktis sehingga mewujudkan lulusan terbaik UMY. ”Melalui program ini dapat menghubungkan antara apa yang dilakukan oleh pendidikan tinggi hukum dan apa yang dilakukan oleh dunia praktik secara umum, khususnya pada Pendidikan tinggi hukum UMY dengan pengadilan tinggi agama. Hal tersebut menjadi sangat penting dalam rangka menjalankan konsep pendidikan pada program MBKM,” pungkasnya.
Gunawan juga berharap dengan terjalinnya kerjasama ini menjadi salah satu entri poin ilmiah dan terwujudnya Fakultas Hukum yang lebih baik. ”Pentingnya hubungan antar ranah akademik dan ranah praktis dapat terjalin lebih baik sehingga bisa lebih mempersiapkan alumni terbaik dari UMY. Oleh karena itu kita berharap bahwa nota kesepahaman antara pengadilan tinggi agama DIY dengan FH UMY menjadi salah satu entri poin yang ilmiah dengan mengandalkan fakultas hukum yang lebih baik,” tutupnya.(Sofia)
