Ekonomi dan politik merupakan ilmu yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapannya, ekonomi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan kebijakan politik. Pembangunan ekonomi Indonesia harus didukung dengan stabilitas politik di Indonesia, jika politik sedang tidak stabil maka dapat dipastikan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan akan sulit untuk direalisasikan.
Hal tersebut di ungkapan oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fadli Zon, S.S., M.Sc saat menyampaikan materi dalam diskusi dan bedah Buku Nasional “Ekonomi Politik Pembangunan”, yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), bertempat di Ruang Sidang AR. Fachruddin B lantai 5 UMY, Sabtu (21/02).
“Untuk mewujudkan ekonomi yang maju harus menjadi pemain politik, harus berkuasa agar pembangunan ekonomi bisa berjalan. Jika ada orang yang mengatakan ekonomi hanya ekonomi saja, tanpa ada campur tangan politik, maka dapat dipastikan orang yang mengatakan itu tersesat” ujarnya.
Fadli berpendapat, bahwa posisi menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini tidak ada orang yang sangat pintar dalam bidangnya, menurutnya masih banyak orang-orang yang lebih ahli di bidangnya yang seharusnya bisa menduduki posisi strategis tersebut.
“Nah kalau kabinet-kabinet sekarang dan belakangan ini, menurut saya tidak ada orang-orang yang sangat brilian, di atas itu masih banyak orang yang lebih brilian yang ahli dibidangnya. Makanya komentar saya ketika seratus hari pemerintahan ini, saya bilang, kita ini seperti nonton sirkus, kita terhibur dengan program-programnya, tapi sebetulnya di belakang itu tidak ada apa-apa,” imbuh lulusan London School of Economic (LSE) ini.
Menurutnya, pemerintahan Orde Baru berhasil membangun ekonomi Indonesia, walaupun pada saat itu harus mengorbankan demokrasi, dirinya menganggap rezim pemerintahan Soeharto berhasil memajukan perekonomian Indonesia. “Pak Harto itu orang yang mau mendengar, dia orang yang biasa tapi dia adalah orang yang mau mendengar dari orang-orang pinter, kalau kita lihat para menteri jaman Pak Harto itu menterinya kebanyakan professor-profesor, sehingga keberhasilan ekonominya terukur” jelasnya.
Senada dengan Fadli, Penulis Buku Ekonomi Politik Pembangunan Prof. H. M. Dawam Rahardjo, menjelaskan kunci dari pembangunan itu adalah stabilitas politik, pemerintah tidak boleh ada keraguan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, menurutnya semua pihak penyelenggara negara harus kompak dalam menjalankan tugas politik. “Semua pihak harus kompak menjalankan tugas politiknya, dengan begini pembangunan ekonomi kerakyatan bisa dilaksanakan, makanya zaman Pak Harto itu pembangunannya berhasil karena semuanya sejalan dengan Soeharto,” ungkapnya.
Dawam menambahkan, menurut dirinya pemerintah saat ini penuh dengan keragu-raguan, sehingga pemerintah sulit untuk menjalankan pembangunan ekonomi yang direncanakan. “Jokowi itu saat ini penuh dengan keragu-raguan, maka saya katakan akan sulit untuk menjalankan pembangunan ekonomi yang direncanakan, menarik sekali saat saya baca tulisan Yudi Latif bahwa Jokowi itu tidak berani sama Megawati. Makanya dia ragu-ragu mengambil keputusan, seperti kasus KPK-POLRI saat ini” jelasnya. (Shidqi)
