Perjalanan kemerdekaan sudah 73 tahun, tapi negara seolah tidak mempedulikan kondisi ketimpangan sosial, kemiskinan semakin meluas, sementara utang luar negeri Indonesia semakin meningkat (Rp 4.000 triliun). Di sisi lain, meluasnya praktik korupsi politik yang ditandai dengan demoralisasi masyarakat dalam bentuk money politics dalam pilkada dan pemilu yang lalu, diperparah oleh menguatnya kolaborasi kekuatan oligarkhi politik dan oligarkhi bisnis telah memperparah negara yang berbasis demokrasi. Saat yang sama elemen-elemen organisasi kemasyarakatan (ormas) kehilangan hak checks and balance-nya dengan akibat hadirnya stateless dalam bentuk lemahnya perlindungan hukum dan politik oleh negara terhadap hak sipil dan politik, serta ekonomi, sosial budaya.
Berangkat dari hal tersebut, Selasa (17/07) Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) bekerjasama dengan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah mengadakan seminar nasional dengan tema “Menagih Komitmen Pemerintah Mewujudkan Keadilan Sosial”.
Tema tersebut secara inti menyinggung berbagai isu mengenai kondisi di negara ini yang perlu dilakukan penataan ulang, bagaimana menciptakan sistem demokrasi yang mensejahterakan rakyat, membahagiakan, dan rakyat merdeka dari penindasan politik – ekonomi dari kekuasaan negara. “Pencarian ini merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan. Indonesia berkemajuan mengandung makna bahwa adanya suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita Negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain. Berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul. Indonesia berkemajuan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila, cita-cita Proklamasi dan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang berbasis pada nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran dan keberadaban,” jelas Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D, Pakar Hukum Tata Negara dan Demokrasi FH UMY, melalui rilis yang diterima Biro Humas UMY pada Sabtu (21/7).
Hal tersebut dilakukan dengan menimbang isu ketimpangan sosial, korupsi politik, demokrasi yang cacat, negara kehilangan legitimasi signifikan walaupun terdapat kelompok sosial tertentu yang mudah direkayasa secara finansial oleh negara dan swasta, Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) yang lebih dominan dalam memenangi proses demokrasi dan rekrutmen yang terjamin kejujurannya. “Expert dan profesional dalam berbagai bidang dengan karakter voluntarisme yang handal, yang seharusnya diperlukan untuk terbentuknya “good governance” terhambat oleh sistem kekuasaan oligarkhis. Karena itulah, melalui seminar ini kami menagih komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di negara ini,” ujar Iwan lagi.
Untuk mengupas hal tersebut secara mendalam seminar tersebut menghadirkan pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Dr. Faisal Basri, pakar hokum Dr. Bambang Widjojanto, S.H., Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum HAM kebijakan public Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H, pakar budaya dan ilmu politik Rocky Gerung, S.S dan Pakar Hukum Tata Negara dan Demokrasi FH UMY Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D` (Pras)
