Adab dalam berpolitik berangkat dari kebiasaan, maka menjadi penting bagi para pemimpin dalam sistem politik untuk menjaga integritas dengan menghilangkan kebiasaan yang melanggar adab dan etika, seperti gratifikasi. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, M.IP. menyampaikan bagaimana dirinya mempraktikkan pengguguran kebiasaan gratifikasi sebagai bagian dari menjaga integritas seorang pemimpin.
Hal ini disampaikan Ganjar di depan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu (26/2) dalam agenda IP UMY Leadership Talk: Belajar dari Kepemimpinan Politik Ganjar Pranowo. Sebagai pembicara, Ganjar menjelaskan bahwa integritas dalam sistem politik tidak hanya sebatas sikap seorang individu, namun juga perlu diimplementasikan ke dalam kebijakan publik. Salah satu contoh yang ia utarakan adalah pembentukan lembaga pelaporan gratifikasi di tingkat kota di Jawa Tengah.
“Maka setiap pejabat di tingkat daerah yang menerima gratifikasi wajib melakukan laporan, dan karena adanya aturan tersebut muncul kebiasaan untuk tidak menerima atau justru membeli barang gratifikasi yang diberikan,” ujar Ganjar.
Ia juga menegaskan bahwa seseorang yang telah masuk ke dalam sistem politik harus memiliki kontrol yang baik atas dirinya, karena menurut Ganjar, kursi kekuasaan adalah kursi yang sangat nyaman. Seberapa jauh lembaga legislatif yaitu DPR dapat melakukan pengawasan terhadap jabatan kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional pun menjadi diskursus menarik bagi Ganjar.
“Namun siapa yang mengawasi DPR dan eksekutif? Di sinilah peran dari masyarakat sipil dan ilmuwan yang harus berbicara. Termasuk mahasiswa, karena saya membayangkan mahasiswa yang dididik tidak hanya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, namun juga adab dan integritas. Para mahasiswa adalah agen perubahan yang perlu untuk diberi ruang, karena ilmu politik terus berkembang dan memang belum tuntas,” imbuhnya.
Secara khusus, Ganjar menyoroti nilai-nilai konseptual yang dimiliki oleh Muhammadiyah, di mana di dalamnya terkandung konsistensi dan integritas dalam bersikap termasuk di ranah politik. Ia mengaku banyak belajar dari Muhammadiyah dalam hal tersebut, dan menyebutkan bahwa PDI-P telah berencana membangun sekolah khusus dalam memberikan akses kepada anak muda untuk mempelajari praktik politik.
Selaras dengan tujuan memberikan pemahaman kepemimpinan politik, agenda Leadership Talks yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan UMY ini pun bertujuan agar para mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas akan praktik berpolitik yang didapatkan langsung dari praktisi yang telah berpengalaman.
Rektor UMY, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. turut menyampaikan bahwa UMY sangat terbuka untuk mengadakan dialog akademis dengan berbagai kalangan politik, termasuk dari partai. Ia berharap bahwa dengan adanya ruang diskusi antara mahasiswa dengan kalangan politik, dapat memberikan pengalaman interaksi secara langsung yang akan menjadi bekal bagi calon lulusan.
“Konsep kepemimpinan tidak mungkin dipahami secara menyeluruh hanya melalui buku dan teori, tapi juga perlu adanya role model. Anda sebagai mahasiswa harus banyak berinteraksi dengan para pemimpin politik. Ke depannya, UMY melalui Prodi IP juga akan mengundang berbagai pemimpin politik, sehingga Anda akan mendapatkan iklim pengembangan pengetahuan, khususnya dalam ilmu politik dan pemerintahan,” pungkas Nurmandi. (ID)
