Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY mengadakan Seminar Nasional dengan mengusung tema Evaluasi Pilkada Serentak untuk Menyonsong Pemilu Serentak Tahun 2019 pada hari Sabtu (24/02). Seminar yang diselenggarakan pada awal tahun ini membaca proyeksi kesiapan berbagai elemen tentang pergelaran pesta akbar pemilihan umum mulai dari level daerah hingga nasional. Bertempat di Ruang Seminar Gedung K.H. Ibrahim E.7 Lt 5 acara ini dihadiri oleh Dr. Mada Sukmajati Akademisi sekaligus dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Viryan, S.E., MM Komisioner KPU RI periode 2017-2022 dan Bambang Eka Cahya W., Akademisi sekaligus dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Duduk sebagai moderator yaitu Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si selaku dosen Ilmu Pemerintahan UMY.
Selain itu, kegiatan ini sekaligus memaparkan laporan penelitian survei Evalusi Pemilukada Serentak 2015 dan 2017 yang dimotori oleh David Efendi dosen Ilmu Pemerintahan UMY dengan waktu penelitian 4 sampai 12 Februari 2018. David Efendi secara keseluruhan menyampaikan fenomena demokratisasi yang menjadi endemik di Indonesia, fokus pada maping persoalan perdebatan regualasi, fenomena calon tunggal yang tiap tahun penyelenggaraan pemilukada serentak semakin meningkat dan tantangan anggaran legislatif. Serta pada tahap pemilih, mengemas isu sara, politik uang, dan dinasti petahana.
Dalam sambutannya ketua program studi Ilmu Pemerintahan UMY Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si mengungkapkan adanya seminar ini diharapkan mampu mengemas kedahagaan para akademisi yang bergelut di bidang politik. “Nantinya kita akan mencoba mengkomparasikan teori yang didapat ketika di bangku perkuliahan dangan fenomena nyata di tengah masyarakat, serta mencoba mencari tanggapan baru dari para pembicara yang telah hadir. Harapannya diskusi ini dapat menambah pengetahuan serta kekayaan intelektual kita pada dunia politik khususnya potret pemilu pada tingkat daerah maupun nasional yang diselenggarakan secara serentak,” ungkap Dr. Muchamad Zaenuri.
Sementara itu, David Efendi mengatakan bahwa ada hal unik dalam survei penelitian yang dilakukannya, khususnya dari beberapa kompenan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya perhelatan pemilukada serentak tidak hanya berasal dari partai dan penyelenggara pemilu. Akan tetapi, mereka juga mengetahuinya dari media sosial. Hal tersebut menurutnya menunjukkan dinamika media sosial yang ternyata mampu menggantikan “tugas” dari partai politik dan KPU. “Peran politik pendidikan diambil alih oleh media sosial dan tanggapan dari netizen. Ini juga menunjukkan lemahnya praktik Pendidikan politik yang kemudian menjadikan pemilih mengalami apa yang disebut Stiglitz sebagai korban informasi asimetrik atau hoaxs,dan disinformation terkait urusan politik,” ungkap David.
Viryan komosioner KPU RI secara khusus menyampaikan apresiasi atas penelitian yang diselenggarakan oleh ilmu pemerinatahan UMY. “Melihat beberapa temuan yang menyegarkan bahkan luput dari pengamatan KPU tentu akan menjadi masukan dan pencerahan bagi kami”, terang Viryan. Selanjutnya Viryan memberikan kabar terbaru tentang situasi persipan KPU menghadapi pemilukada serentak. Ia menyampaikan isu permasalahan yang berpotensi muncul serta langkah guna meminimalisir permasalahan tersebut.
Diskusi berjalan selama dua jam mengulas data dan memberikan stimulus soal fenomena pilkada serentak dari berbagai perspektif pembicara ahli. “Tahun ini sudah saatnya kita merefleksikan diri untuk mengungkapkan pengalaman para praktisi, penyelenggara pemilu dan para pemilih secara mendalam dari penyelenggaraan pemilukada serentak sebelum-sebelumnya. Apa saja isu-isu strategis yang muncul dari setiap pemilukada. Hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut dalam suatu forum diskusi skala nasional atau bahkan kerjasama antar perguruan tinggi dan KPU”, ungkap Dr. Mada Sukmajati. (Darel)
