Indonesia dikenal sebagai negara rentan bencana dan fungsi media adalah untuk menginformasikan berbagai hal tentang bencana, maka selayaknya pendidikan tinggi jurnalistik, baik cetak maupun penyiaran, perlu memberikan perhatian lebih pada pendidikan tinggi jurnalistik sensitif bencana. Peliputan, pelaporan, dan penulisan tentang bencana perlu menjadi sebuah kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi jurnalistik.
Demikian disampaikan Dosen Broadcasting Ilmu Komunikasi – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IK-UMY), Fajar Junaedi, M.Si., dalam Diskusi Jurnalisme Sensitif Bencana di, ruang sidang FISIPOL UMY, Senin (6/12).
Menurutnya, sebagai negara yang berada di daerah ring of fire serta lempeng pasific, Indonesia memang rawan terjadi bencana. Jurnalisme, dalam hal ini, telah menjadi bagian penting dalam berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Melalui praktek jurnalisme, mulai dari jurnalisme cetak, elektronik, dan cyber, berbagai informasi terkait bencana tersampaikan kepada publik.
“Namun sayangnya, praktek jurnalisme tidak hanya membawa kemanfaatan bagi publik dalam menghadapi bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Informasi salah atas bencana yang terjadi pun muncul dan menimbulkan kepanikan serta korban yang sebenarnya tidak perlu,” terang Fajar.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan jika dibandingkan dengan media cetak, media elektronik dalam bentuk televisi memiliki perbedaan. Salah satu perbedaan yaitu kebaruan atau novelty dari berita menjadi nilai berita atau newsworthiness di media televisi merupakan hal yang palin ditunggu oleh pemirsa. Dengan kemajuan teknologi, siaran langsung dari lokasi bencana melalui televisi bukan lagi jadi hal yang mustahil. “Tidak aneh jika kemudian berbagai stasiun televisi berusaha memberikan laporan eksklusif dari lokasi bencana. Sayangnya, persaingan ini harus ditebus dengan semakin minimnya pertimbangan akurasi pemberitaan,” urai Fajar.
Hal tersebut muncul, diakui Fajar, lantaran hingga saat ini belum ada kajian jurnalistik yang khusus mengenai bencana. “Dalam pendidikan formal, pendidikan mitigasi bencana juga setali tiga uang alias minim sekali. Akibatnya, ketika jurnalis tersebut diterjunkan di daerah bencana, mereka tidak paham kondisi sebenarnya yang ada disana. Jangan sampai hujan abu diberitakan sebagai guguran awan panas,”tambahnya.
Oleh karenanya, Fajar menegaskan perlunya pengembangan jurnalistik sensitif bencana di perguruan tinggi, khususnya di ilmu komunikasi sebagai institusi yang nantinya mencetak calon jurnalis. “Sebagai institusi yang mencetak calon jurnalis, ilmu komunikasi sebaiknya juga membekali mahasiswanya pendidikan kompetensi jurnalistik yang berbasis bencana, misalnya pengetahuan tentang mitigasi. Ini juga menjadi peluang bagi perguruan tinggi ilmu komunikasi di Indonesia untuk mengembangkan kajian lebih luas lagi, khususnya dalam bidang bencana,” tegasnya.
Kemampuan empati, ditambahkan Fajar, juga perlu dikembangkan dalam kajian jurnalistik sensitif bencana sehingga mampu membangun pertanyaan atau reportase yang memperhatikan kondisi psikologis korban bencana.
Fajar berharap, diskusi ini menjadi awal bagi action plan untuk mengembangkan workshop kompetensi bagi para mahasiswa ilmu komunikasi untuk menjadi jurnalis yang paham dan mengetahui ilmu kebencanaan secara komprehensif. “Mewujudkan jurnalis yang memahami ilmu mitigasi dan kebencanaan memang memerlukan waktu yang tidak cepat. Melalui workshop, para mahasiswa nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan saat harus melakukan reportase di daerah bencana,” harap Fajar.
