Tugas seorang diplomat tidaklah mudah, ada beberapa tantangan yang harus dilakukan, salah satunya menentukan kebijakan luar negeri. Tentunya kebijakan luar negeri ini berganti setiap kepemimpinannya berganti. Hal inilah yang dilakukan pada pemerintah SBY dan Jokowi, di mana dalam kepemerintahannya keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan kebijakan luar negri. “Apabila dilihat dalam aspek operasional, pada era SBY prinsipnya adalah “A Million Friends and Zero Enemies”, dalam aspek orientasi adalah Internationalism, aspek pendekatan adalah moderat dan toleran, dan pada aspek isu adalah politik dan demokrasi. Sedangkan pada era Jokowi pada aspek operasional adalah “Down to Earth Diplomacy”, aspek orientasi adalah “People Oriented”, aspek pendekatan adalah tegas dan martabat, dan aspek isu adalah ekonomi kerakyatan yang berbasis maritim. Artinya, bahwa pada era SBY lebih soft karena lebih merangkul dengan negara-negara lain, sedangkan pada era Jokowi lebih mengutamakan hal-hal untuk kepentingan rakyat,“ jelas Salman Al Farisi selaku mantan Dubes Uni Emirat Arab saat menjadi pembicara dalam Masa Ta’ruf (Mataf) Hubungan Internasional 2015 pada hari Rabu (2/9) di Lantai Dasar Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
Meskipun keduanya memiliki perbedaan, lanjutnya, namun, yang terpenting adalah bahwa keduanya masih menerapkan kebijakan politik dan bebas aktif, di mana setiap keduanya menetukan sebuah kebijakan tidak ada interfensi atau pengaruh dari bangsa lain, itulah yang perlu ditegaskan. “Selain itu saya menganggap bahwa tidak ada yang buruk ataupun jelek karena mereka pasti punya tujuan masing-masing dalam memimpin bangsanya. Lagipula yang berbeda di sini hanya konteksnya saja, jadi tidak masalah, “ lanjutnya.
Tentunya dengan adanya perbedaan ini, kebijakan luar negeri yang dibangun tetap saja menuai banyak kritik dari beberapa negara. “Meskipun kita tetap menerapkan kebijakan yang bebas aktif namun, tetap saja ada kritik, ada yang menganggap bahwa kebijakan yang ada saat ini membuat Indonesia lebih tertutup di mana tidak terlalu memikirkan kepentingan internasional. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa kebijakan luar negri di era Jokowi lebih mementingkan keputusan rakyatnya,“ ujarnya.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam memproses atau menentukan sebuah kebijakan luar negeri, antara lain yaitu secara ideologis dan lingkungan yang mempengaruhi ketika pemerintahan terbentuk. “Secara ideologis, Indonesia memiliki ragam budaya dan etnis, dan akhirnya dari ideologis tersebut terbentuk Pancasila. Karena kebijakan luar negeri berpijak pada Indonesia, oleh karena itu dalam menentukan kebijakan tetap berdasarkan negara dan ideologinya. Yang tak kalah penting adalah keberpihakan suatu negara, di mana negara harus hadir. Artinya dalam menentukan sebuah kebijakan luar negeri banyak yang berperan,“ terangnya.
Selain kedua poin tersebut ada beberapa hal yang harus ditekankan juga, pada era Jokowi ini ada 4 hal lain yang ditekankan yaitu, kedaulatan, diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara, dan peningkatan partisipasi aktif dan peran kepemimpinan RI dalam Forum Multilateral. “Dalam hal kedaulatan, Indonesia merupakan negara yang hampir 60 persennya adalah lautan, untuk itu perlu adanya kebijakan terkait dengan perbatasan. Untuk itu kita perlu mempertahankan kedaulatan kita dan menjaga lingkungan kita agar tidak terganggu, “ terangnya.
Berbeda lagi jika berbicara tentang diplomasi ekonomi. Dalam hal ini seorang diplomat tidak hanya melakukan promosi terkait budaya Indonesia saja. Namun, juga harus bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bangsa. Seperti contoh bahwa, penurunan pertumbuhan di Indonesia terkait dengan penurunan infrastruktur, untuk itu saat ini yang harus lebih ditingkatkan lagi adalah infastrukturnya. Karena itu sangat penting untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.
Hal yang tak kalah penting adalah tentang perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia, lanjut Salman lagi. Dalam hal ini yang lebih ditingkatkan adalah perlindungan WNI ketika berada di luar negri. “Dalam hal ini seorang diplomat harus ada setiap terjadi sebuah konflik di suatu negara, seorang diplomat harus ada ditengah-tengah mereka. Jadi, ketika terjadi konflik, seorang diplomat harus mencari solusi untuk menyelamatkan mereka. Misalnya ketika terjadi bencana gempa di Nepal, di mana kita harus menyelamatkan mereka. Ketika Disaster Managemen Muhammadiyah menurunkan beberapa orangnya untuk turut membantu, dan sampai akhirnya 26 WNI berhasil diselamatkan sampai pulang ke Indonesia,“ jelasnya.
Selain sebuah perlindungan WNI jelasnya lagi bahwa, Indonesia dituntut untuk ikut berperan aktif dalam forum-forum internasional. “Misalnya ketika Indonesia masuk dalam forum G20, G20 adalah komunitas beberapa negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia dan Indonesia masuk dalam forum tersebut. Dengan berperan di forum-forum Indonesia maka, Indonesia akan diakui oleh negara lain dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan sebuah bangsa di mata dunia, “ papar Salman lagi.
Akan tetapi, imbuh Salman lagi, dengan semakin banyaknya konflik atau isu yang terjadi di beberapa negara tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang berat bagi para calon diplomat. “Karena menjadi diplomat itu tidak mudah maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, salah satunya dengan mengubah kerangka berfikir kita, karena pemikiran seorang mahasiswa juga merupakan sebuah input kemajuan bangsa, untuk itu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kalian bisa memulainya hari ini dengan mempelajari isu-isu yang terjadi, intinya seorang mahasiswa harus membangun rasa penasaran. Karena dengan begitu kita bisa belajar dari isu-isu yang terjadi pada bangsa lain,“ pesannya. (Ica)
