Kebijakan yang dikeluarkan untuk bidang edukasi menjadi salah satu faktor yang menentukan efektifitas dari fungsi pendidikan untuk para penerimanya. Ini dapat dibuktikan dari sejarah keputusan yang diambil untuk mengatur arah edukasi di suatu negara. Hal tersebut disampaikan oleh para pembicara dalam Kuliah Umum Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang mengangkat tema Tata Kelola Politik, Sosial dan Edukasi di Asia Tenggara. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa (17/4) di ruang sidang Gedung AR Fachrudin A kampus terpadu UMY.
Prof. David N. Almarez. DM, pengajar di Mindanao State University – Iligan Institute of Technology, Filipina, menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Duterte saat ini mengeluarkan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas murid dan guru di sekolah. “Ini dilakukan dengan berkaca pada kebijakan yang pernah diambil sebelumnya dan juga fenomena yang terjadi saat ini. Misal pada edukasi bahasa untuk anak, faktanya saat ini anak-anak sudah sangat mudah untuk mengakses internet dan bahasa yang umumnya digunakan adalah bahasa Inggris. Menurut saya dalam artian tertentu ini adalah termasuk bagian dari kolonisasi bahasa, karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menekankan pada early education untuk anak menggunakan bahasa ibu guna membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai asli wilayah tersebut,” ungkapnya.
David melanjutkan selain itu pemerintah juga melakukan standarisasi terhadap kurikulum sekolah di Filipina. “Ada banyak macam sekolah di Filipina, mulai dari basis keagamaan seperti madrasah, pendidikan pribumi hingga yang nasional dikelola oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk stadarisasi kurikulum agar para lulusan dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ke sekolah yang mereka inginkan. Dengan ini diharapkan para siswa di Filipina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dalam pendidikan lanjutan tanpa diskriminasi,” jelas David.
Ini juga terjadi di Malaysia dengan penekanan arah hubungan antara institusi akademik dan pemerintah. “Di masa awalnya, sebelum 1970-an, institusi akademik dan pemerintah bergerak sendiri-sendiri mengadopsi sistem birokrasi kolonial. Hasilnya pemerintah mempunyai batasan untuk melakukan intervensi dalam pengembangan sosioekonomi intitusi pendidikan tinggi Malaysia dan akademisi memiliki posisi yang cukup dipercaya untuk mengelola secara mandiri. Memang pada saat itu produksi pengetahuan dan kegiatan akademis dapat terfokus namun terkesan mengabaikan isu-isu nasional,” ungkap Mohammad Mudzakkir dari Universiti Sains Malaysia (USM).
Mudzakkir menyebutkan setelah 1970 ada perubahan besar yang terjadi dalam institusi pendidikan tinggi Malaysia. “Insiden kerusuhan rasial yang terjadi menjadi penentu arah kebijakan yang baru dalam banyak aspek di Malaysia. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Malaysia Plan yang menjadi landasan bagi universitas dimana seluruh civitas akademikanya harus berkontribusi dalam menumbuhkan persatuan nasional dan juga dalam aktivitas ekonomi modern,” tutupnya.
