Dalam perkembangan global yang terus bergerak dinamis, kedaulatan pangan menjadi landasan utama bagi setiap negara untuk bertahan dan berkembang. Pangan yang terjangkau, stabil, mudah diakses, dan berkualitas merupakan empat pilar hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Akan tetapi meskipun Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, ketahan pangan nasional masih menjadi momok dan persoalan yang sangat serius.
Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Al-Maun di beberapa ayat menceritakan potret sosial yang terjadi saat ini bukan hanya tentang kemiskinan, tetapi juga tentang persoalan pangan. Hal ini disampaikan Dr. M. Nurul Yamin, M.Si Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah) dalam acara Sinau Bareng Kyai Kanjeng yang mengusung tema “Daulat Pangan Untuk Kemanusiaan” pada Selasa malam (25/02) di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
“Surah Al – Maun menggambarkan terjadinya sebuah fenomena kesenjangan sosial. Sebagaimana yang terjadi saat ini di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di mana terjadi ketidakadilan pada distribusi pangan, sehingga pangan hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok. Oleh sebab itu, surah Al – Maun menentang keras ketidakadilan atau kesenjangan pada umat, ” tegas Yamin.
Untuk itu, permasalahan kedaulatan pangan di negara ini bukan hanya berbicara tentang kemanusiaan dan kebangsaan. Namun bagaimana umat muslim melihat persoalan tersebut sebagai permasalahan kerisalahan yang menjadi sumber kemiskinan di Indonesia.
Sejalan dengan Yamin, Rektor UMY Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc mengungkapkan bahwa pangan di Indonesia saat ini memiliki banyak keterkaitan dengan ideologi negara, tata kelola pangan, serta tata kelola perdagangan yang di dalamnya meliputi kepentingan politik dan ekonomi.
“Pangan bukan hanya masalah pertanian dan perikanan, tetapi juga permasalahan politik. Banyak sekali pertanyaan di benak masyarakat tentang pangan di Indonesia ini. Mengapa kita masih melakukan impor sapi, sedangkan di NTB (Nusa Tenggara Barat) sapi sangat berlimpah. Dari keadaan sekecil itu bisa dilihat bahwa ada campur tangan politik dalam pangan Indonesia. Tentunya itu berdampak pada kepentingan rantai ekonomi dan banyak pihak yang terlibat dalam memengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, pangan menjadi perhatian utama yang perlu dituntaskan,” jelas Nurmandi.
Selanjutnya, Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah yang juga Wakil Dekan Bidang AIK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY (Fisipol UMY) turut merefleksikan tentang kedaulatan pangan melalui sebuah puisi yang berjudul “Ndasmu Demokrasi”. Dalam puisi tersebut, Ridho menggambarkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang diibaratkan sebagai surga. Namun kenyataannya, jauh dari kata sempurna. Surga yang dijanjikan tidak dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia, karena berbagai permasalahan ekonomi terutama dalam hal pangan semakin merugikan masyarakat.
Kritik yang berkembang di masyarakat, menurut Ridho sering kali tidak didengar oleh para pemangku kebijakan. Kritik yang pahit dan membangun bangsa mestinya dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan, justru sering kali terperosok dalam ruang ketidakpedulian.
“Sebuah kritik yang membangun tidak didengar oleh mereka yang ada di Senayan dan Istana Negara, padahal kenyataannya pengangguran, petani, dan pelaut masih hidup sengsara,” ucap Ridho.
Acara Sinau Bareng Kyai Kanjeng ini merupakan kerjasama UMY bersama dengan Majelis Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Dalam acara ini juga menghadirkan ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum & HAM Dr. H.M.Busyro Muqoddas, Ketua Umum PP Aisyiyah Dr. Salmah Orbayinah, M.Kes., pakar hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari S.H.,M.H., LLM., Dewan pakar MPM PP Muhammadiyah, Ir. Syafii Latuconsina, dan Kholid Miqtar nelayan yg juga aktivitas lingkungan, serta Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal sebagai Noe vokalis Letto Band sebagai moderator. (NF)
