Dengan naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak), rakyat dipaksa menderita. Secara substansial kenaikan harga BBM yang sekarang ini diwacanakan, merupakan pilihan yang memaksa. Dampak yang timbul bukan hanya akan menambah beban rakyat miskin sebanyak 8%, tetapi 50%. Hal ini terjadi karena adanya korelasi kenaikan harga BBM dengan kenaikan harga kebutuhan mayoritas struktur pengeluaran masyarakat miskin, yakni konsumsi dan transportasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Ma’ruf. S.E., M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada diskusi terbatas mengenai “Kenaikan BBM”, Kamis (8/3) di Kampus Terpadu UMY.
Menurut Ahmad, pilihan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat adalah pilihan yang sama-sama memberatkan. “Rakyat disuruh memilih, naik seribu atau naik seribu lima ratus, itu sama saja dengan pemaksaan untuk menderita. Nantinya, rakyat tidak hanya akan menanggung beban sebanyak 8% seperti yang sekarang dibicarakan di Jakarta, tetapi 50%. Karena pengeluaran masyarakat miskin, 70% adalah makan, minum, dan transportasi. Sisanya baru pendidikan dan kesehatan. Jadi tidak mungkin kalau implikasinya hanya 8%,” ujarnya.
Ahmad mengatakan, ada banyak jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menghapus subsidi BBM. “Pemerintah mengalami kebocoran anggaran sekitar 30% setiap tahunnya. Seandainya, 10% saja, anggaran bisa lebih diefektifkan, pemerintah tidak perlu menghapus subsidi BBM, karena implikasinya akan sangat luas,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ahmad juga mengatakan, bahwa ketika BBM naik, penggunaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah hanya akan sia-sia. “BLT itu sifatnya sementara, dibagikan langsung habis. BLT tidak akan mampu menggantikan dampak yang terjadi pada masyarakat baik langsung atau pun tidak langsung, khususnya pada masyarakat miskin,” pungkasnya.
