Kesetaraan gender harus menjadi fokus dan bagian penting dalam kebijakan dan program ASEAN Community. Tujuan dari adanya kesetaraan gender pun harus difokuskan pada tiga pilar program ASEAN Community, yakni ASEAN Economic Community, ASEAN Political Community dan ASEAN Sosio-Cultural Community. Hal ini dikarenakan, kesetaraan gender dapat menjadi kunci dan central penting dari ketiga pilar ASEAN Community tersebut.
Demikian disampaikan Profesor Rashidah Shuib, Ph.D, peneliti dari Centre for Research on Women and Gender (KANITA), Universiti Sains Malaysia. Hal ini disampaikannya saat menjadi Keynote Speech dalam acara International Joint Seminar 2015 “Rethinking Gender in The Making of ASEAN Good Governance”, yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan dan Prodi Imu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerjasama dengan Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita (KANITA), Universiti Sains Malaysia (USM). Seminar Internasional ini dilaksanakan di ruang sidang AR. Fachruddin A lantai 5 kampus terpadu UMY, Senin (16/2).
Menurut Prof. Rashidah, masalah kesetaraan gender masih menjadi isu penting dalam setiap masa. Akan tetapi, dalam hal kebijakan politik, masalah gender khususnya bagi kaum perempuan, mereka masih dipandang sebelah mata. “Padahal, tidak semua perempuan hanya bekerja di ranah domestik saja. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya budaya patriarki di negara kita, yang cenderung lebih mengutamakan laki-laki untuk bekerja di luar ranah domestik,” ungkapnya.
Prof. Rashidah juga mengatakan, dalam hal ekonomi, politik dan sosial-budaya, laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan manfaat dari ketiga bidang tersebut. Keduanya pun berhak melakukan pekerjaan dalam ketiga bidang itu, terlebih lagi dengan adanya ASEAN Economic Community (AEC) yang sifatnya bukan lagi privasi. “Dalam AEC itu semuanya bebas. Karena AEC itu bersifat bebas. Jadi setiap orang, entah itu laki-laki maupun perempuan bebas melakukan pekerjaan dan mendapat pelayanan yang baik dari orang lain maupun dari negara lain,” ujarnya.
Karena itu, menurut Prof. Rashidah, menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak untuk melakukan kesetaraan dan pengarusutamaan gender, sebagai praktik standar dalam kebijakan dan program ASEAN di tiga pilar, ekonomi, politik dan sosial-budaya. “Namun, sebelum kita membuat kesetaraan dan pengarusutamaan gender di tingkat ASEAN secara efektif sebagai strategi tiga pilar ASEAN Community, terlebih dahulu kita juga perlu memahami dengan jelas seperti apa konsep kesetaraan gender itu sendiri. Dan bagaimana pengarusutamaan gender bisa menjadi strategi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan kita,” jelasnya.
Hal senada pun disampaikan Dr. Rahmawati Husein, selaku Keynote Speech kedua dalam seminar internasional ini. Menurutnya, kesadaraan mengenai kesetaraan gender juga sangat penting ditumbuhkan dalam semua aspek pemerintahan, khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda baik sebelum, selama atau sesudah terjadinya bencana.
Dengan kata lain, menurut Rahmawati, perempuan juga sangat dibutuhkan untuk melakukan penanggulangan bencana. Selain karena perempuan menjadi pihak yang paling terpengaruh oleh bencana, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam, perempuan juga memiliki peran-peran tertentu yang dapat membantu korban dalam bencana tersebut. “Perempuan merupakan sumber daya manusia yang berharga untuk melakukan kegiatan di semua tahapan penanggulangan bencana, baik itu berupa bantuan dan respon , pemulihan serta kesiapsiagaan dan mitigasi,” tuturnya.
Dalam seminar ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) mengenai kerjasama akademik antara UMY dan USM dan Launching Buku MIP UMY. Penandatanganan MoA ini dilakukan oleh Raktor UMY, Prof. Dr. Bambang Cipto, MA; Direktur Pascasarjana UMY, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc; Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIPOL) UMY, Dr. Ali Muhammad; Direktur Kanita USM, Associate Professor Dr. Noraida Endut, dan Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Pascasarjana UMY, Dr. Dyah Mutiarin.
