Magister Politik Hubungan Internasional (MPHI) UMY bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa (Kesbanglinmas) DIY menyusun peta konflik di Yogyakarta. Dalam penyusunan peta konflik tersebut, terdapat lima kategori yaitu konflik tinggi di Yogyakarta, yakni konflik tanah, industri, perbatasan, terorisme dan SARA (Suku, Agama dan Ras).
Direktur MPHI UMY Dr. Surwandono menyampaikan bahwa konflik SARA merupakan konflik tertinggi di Yogyakarta dan kondisinya sangat memperhatinkan, terutama di kabupaten Bantul. Menurut hasil penelitian tersebut, responden menjawab bahwa konflik SARA disebabkan adanya politisasi SARA oleh golongan tertentu. “Hasil tersebut kita dapat dari responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, Kapolsek, Camat dan warga lainnya”, terang Pakar Politik Islam HI UMY ini.
Dr. Surwandono menguraikan penyusunan peta konflik dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2013, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara tertutup. Adapun anggota penelitian terdiri dari MPHI dan beberapa alumni UMY di tiap kabupaten di Yogyakarta. ”Kita juga minta bantuan alumni yang ada di Gunung Kidul, Kulonprogo untuk menjalankan penelitian ini” ungkap Dr. Surwandono saat dijumpai di kantor MPHI, Jum’at (13/9).
Saat menyampaikan khutbah Jum’at di Masjid Ahmad Dahlan UMY, Dr. Surwandono juga menyempatkan diri untuk melaporkan hasil penelitian tersebut dan menekankan bahwa konflik SARA bukanlah ciri- ciri dari seorang Muslim. Karena dalam Islam telah diajarkan untuk saling menyayangi dan mendamaikan bila ada perselisihan diantara dua orang atau lebih. “dengan semakin tingginya indeks konflik SARA ini, sangatlah memperhatinkan bagi kita umat Islam. Seharusnya kita bisa meredakan konflik dan menciptakan hidup rukun dan damai, sesuai dengan surat Hujurat ayat 9-11”, terangnya.
Sedangkan untuk kelanjutan penelitian peta konflik di DIY tersebut, Dr. Surwandono mengatakan bahwa akan ada software khusus untuk melihat peta konflik. Adapun untuk bembuatan software tersebut akan dilaksanakan oleh Kesbanglinmas DIY. “Kita mitra dalam penelitian penyusunan peta konflik. Untuk software nanti akan dibuat oleh Kesbanglinmas DIY, sedangkan MPHI yang akan melakukan tugas penelitian lapangan”, ujarnya. (syah)
