Kelompok Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KPM-UMY) terpilih menjadi salah satu dari lima finalis terpilih dari 50 kelompok peserta mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) se Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makasar. Lomba Karya tulis tersebut mengangkat tema besar Strategi Indonesia dalam menghadapi China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA).
KPM UMY yang beranggotakan Bambang Karyadi (HI 2006), Reski Satris (HI 2007) serta Sulis Kurniawati (FAI 2009) akan mempresentasikan karyanya di Universitas Negeri Makasar pada 1 Mei 2010. Dalam Karya tulis yang di buat ketiganya melihat CAFTA dari kajian sosial ekonomi. “Karya tulis kami mengangkat tentang strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah menghadapi CAFTA,”ungkap Bambang saat di wawancarai di Kampus Terpadu UMY, Jum’at (23/4).
Ketiganya mengangkat UKM sebagai perhatian utama karena mereka menilai bahwa UKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi yang paling terkena dampak CAFTA. “Saat banyak barang Cina yang membanjiri pasar-pasar Indonesia, maka hasil produksi UKM akan bersaing dengan barang-barang Cina yang harganya jauh lebih murah,”paparnya.
CAFTA yang merupakan aplikasi dari perdagangan bebas yang mereduksi peran pemerintah dalam perekonomian. Bukan lantas menyebabkan pemerintah untuk tidak bertanggung jawab terhadap kesiapan bangsa ini dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut. Jika pemerintah berdamai dan menerima CAFTA maka pemerintah harus memperbaiki banyak hal untuk mampu bersaing dengan Cina serta negara ASEAN lainnya.
Menurut Bambang, yang perlu dilakukan sekarang khususnya oleh pemerintah adalah menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif guna meningkatkan daya saing UKM. “ Seperti penyederhanaan perijinan dan birokrasi yang tidak berbelit-belit, pemberdayaan bank untuk memberikan pinjaman modal kepada UKM, pemberian insentif, serta penghapusan praktek monopoli, dan persaingan yang tidak sehat,”urainya.
“Pemerintah juga harus memberdayakan UKM yang berkeunggulan kompetitif yang berbasis teknologi dan ekspor , insentif pajak, memberi kemudahan bagi UKM untuk memperoleh paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan memfasilitasi kemitraan untuk pengembangan usaha,”imbuh Reski. Selain itu pemerintah juga harus menstimulus masyarakat untuk berwirausaha dengan pinjaman modal serta melakukan pembinaan UKM yang dilakukan oleh instansi pembina. “Hal ini bertujuan agar UKM-UKM di Indonesia memiliki pandangan dalam menjalankan UKM secara efektif serta meningkatkan kualitas dan produktivitaas UKM sehingga bisa bersaing dengan gempuran produk-produk Cina,”tandasnya.
