Fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antara publik. Namun prinsip bad news is good news mendorong media untuk membuat pemberitaan terkait skandal maupun keburukan pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi apriori terhadap pers. Pemerintah tidak bisa melihat sisi positif dari kebebasan pers. Padahal pemberitaan yang dilakukan pers dapat memberikan fungsi audit yang gratis untuk kinerja pemerintah.
Demikian disampaikan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo dalam diskusi ‘Relasi Politik antara Media dan Pemerintah’ yang diselenggarakan oleh Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rabu (22/12) siang di Kampus Terpadu UMY.
Menurut Agus, ketika pemerintah merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan pers atau media bisa mengoptimalkan penggunaan hak jawab maupun koreksi. “Pada dasarnya ada fungsi hak jawab, hak yang diberikan kepada siapapun yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan media.”jelasnya.
Selain itu agar tidak memperoleh kritikan dari pers jangan sampai pemerintah membuat kesalahan atau membuat gagasan otoriter. “Misalnya mengeluarkan gagasan mengubah UU Pers menjadi lebih buruk. Ini hanya akan mengundang kritikan dari kalangan media,”ujarnya.
Dalam memberikan kritikan terhadap pers, Agus menyarankan agar memberikan data yang jelas. “ Misalnya kesalahan pencantuman nama narasumber, data tidak lengkap, serta nama media yang dimaksud. Sehingga kritik yang diberikan tidak menggeneralisasi semua media,”ungkapnya.
Terkait dengan media, seharusnya media tidak hanya fokus pada keburukan pemerintah tetapi juga capaian yang lain. “Tidak fair ketika media hanya membuat pemberitaan mengenai kelemahan pemerintah. Media juga harus memberikan apresiasi terhadap prestasi, kemajuan atau capaian dalam arti positif. Sehingga informasi yang diperoleh masyarakat juga seimbang,”tegasnya.
“Pers berperan dalam mengangkat aspirasi publik, kelompok-kelompok pinggiran maupun kaum lemah. Kemudian mendiskusikan urusan-urusan publik, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog dan berbegosiasi dengan pemegang kekuasaan atau perumus kebijakan serta sebagi media pertukaran gagasan, menyerap aspirasi-aspirasi politik.”tuturnya.
Agus menambahkan media juga memiliki fungsi epistemologi. “Yaitu menambah khasanah pengetahuan, memberi pemahaman baru, memberikan alternatif-alternatif pandangan, mendorong publik untuk menarik kesimpulan sendiri.”ungkapnya.
