Munculnya PP No. 41 Tahun 2013 tentang Low Cost Green Car (LCGC) atau sering disebut sebagai kebijakan mobil murah, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Debat pakar dan pengamat politik terus berlangsung di media. Jika dilihat dari pro dan kontra tersebut, sangat jelaslah banyak kepentingan dalam masalah mobil murah ini.
Hal tersebut disampaikan oleh pakar politik dan kajian globalisasi Hubungan Internasional UMY Ade Marup Wirasenjaya, S.IP, M.A. “Mobil murah tersebut merupakan strategi politik penguasa yang merasa terancam eksistensinya. Selain itu mobil murah tersebut terkesan memaksa dan berani mengorbankan kebijakan penting bagi populis yang memegang kekuasaan saat ini”. Menurut Ade polemik ini muncul karena adanya pertarungan antara populis pencitraan yang diperankan oleh pemerintahan yang berkuasa, melawan populis blusukan yang sedang mendapat tempat di hati masyarakat Jakarta bahkan hampir seluruh Indonesia.
“Mobil murah ini saya lihat tidak lebih dari perseteruan antara dua populis, yaitu populis pencitraan versus populis blusukan. Bagi saya, populis yang bertujuan bagus ya yang blusukan, populis pencitraan itu sepertinya terlalu nekat,” ungkap Ade saat ditemui di Laboratorium HI UMY kemarin (26/9).
Pencitraan disebabkan oleh rezim yang berkuasa menggunakan langkah provokasinya jelang pemilu 2014, yaitu menggunakan isu mobil murah dan hemat energi. Sedangkan populis blusukan merupakan kelompok yang mendukung Jokowi. Melihat dari tingginya dukungan untuk Jokowi pada pemilu 2014, maka populis pencitraan mengemukakan mobil murah sebagai tandingan. Sedangkan konsep mobil nasional sudah pernah mendapat perhatian dari masyarakat, yaitu mobil ESEMKA yang dicetuskan oleh Jokowi dulu.
“Kebijakkan mobil murah cuma langkah politik 2014 untuk memojokkan populis lain, kita sebut langsung Jokowi atau populis blusukan. Jokowi dulu mengemukakan mobil nasional ESEMKA, tapi berbeda dengan mobil murah sekarang,” ujar dosen HI UMY ini.
Ade juga melihat bahwa kebijakkan mobil murah diperuntukkan bagi masyarakat miskin merupakan kebijakkan salah sasaran, karena mobil tersebut tidak murah. Memiliki mobil memerlukan perawatan dan membutuhkan komponen yang akan menambah biaya. Selain itu mobil murah juga tidak bisa dikatakan mobil nasional, karena suku cadang berasal dari korporasi asing. Jika untuk meningkatkan produk nasional, pemerintah seharusnya bukan mengangkat industri mobil, tapi terlebih dahulu industri pertanian atau lainnya yang lebih mempunyai peluang luas.
“Mobil murah dan diperuntukkan bagi masyarakat desa itu pernyataan ngawur, sepertinya pemerintah perlu ikut KKN bersama mahasiswa ke desa- desa. Di desa itu jalannya jelek, beda dengan jalan di kota yang bagus. Industri otomotif yang dibantu juga korporasi asing, bukan meningkatkan industri sendiri yang sudah jelas peluangnya,” terang pakar kajian globalisasi HI UMY ini.
Ade juga mencoba mengambil pelajaran dari negeri tetangga, menurutnya Malaysia sukses mencanangkan mobil nasional (Proton), karena pejabat pemerintah cinta pada produk sendiri. Sangat kontras dengan pemerintah Indonesia yang pejabatnya lebih suka memakai barang mewah dan mahal. Sedangkan masyarakat dihimbau untuk memakai barang yang murah dan tidak terjamin kualitas ataupun keamanannya.
“Lihat Malaysia atau India, disana pejabatnya terlebih dahulu memakai produknya, bukan cuma menghimbau masyarakat. Ini kecelakaan mobil murah sudah beberapa kali terjadi, si Dul selamat dari kecelakaan kan mobilnya mahal,” tegas Ade Marup. (syah)
