Bekerja di ranah masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ikhtiar untuk memberdayakan masyarakat itu merupakan pekerjaan yang berat dan penuh tantangan. Akan tetapi, kerja-kerja pemberdayaan masyarakat itu merupakan bagian integral dari gerakan dakwah dan tajdid (pembaharuan) Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk melakukan pekerjaan ini, untuk membentuk masyarakat yang tamaddun atau berperadaban dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, M.Si dalam sambutannya di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, yang diselenggarakan di ruang sidang utama gedung AR. Fakhruddin A lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (14/12). Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Dr. Haedar dan akan berjalan hingga Minggu (15/12).
Dr. Haedar mengatakan bahwa pekerjaan memberdayakan masyarakat itu tergolong sepi dan penuh tantangan, sebab pemikiran masyarakatnya juga masih setengah-setengah tentang agama. Agama masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan. “Padahal agama itu membawa pencerahan dan menjadi gerakan pembebas,” ujarnya.
Selain itu, perubahan geopolitik dan budaya yang cenderung mengarah ke Asia timur juga akan menuntut masyarakat untuk bersaing dengan standar-standar mereka. “Dalam kondisi seperti ini kaum dhu’afa mustad’afin tidak akan mampu bersaing dalam peta global yang sangat hegemoni itu. Di saat yang sama, kita juga tidak punya kelas menengah yang kuat. Kita juga sering tidak memiliki referensi metodologis dalam program-program strategi pemberdayaan yang sistemik positif,” paparnya.
Karena itu, menurut Haedar lagi, Muhammadiyah juga punya peran dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Jika terjadi apa-apa dengan bangsa ini, Muhammadiyah juga harus bertanggungjawab dan ikut bertanggungjawab. “Agar rakyat ini bisa sejahtera di bangsanya sendiri, punya martabat di negerinya sendiri, dan berdikari di negaranya sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Ir. I Wayan Budiastra, M.Agr. selaku perwakilan dari Menteri Riset dan Teknologi RI mengatakan bahwa Menristek juga memiliki program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Program itu seperti insentif riset SINAS untuk mendukung kapasitas iptek produksi dan difusi teknologi, pengembangan sumberdaya manusia melalui training, serta technopreneurship dan inkubasi bisnis teknologi.
Staf ahli Menristek Bidang Teknik Informatika, Komunikasi dan Transportasi ini juga mengakatan bahwa MPM bisa juga mengakses program yang ada di Menristek. “MPM bisa mengakses program yang kedua itu, untuk pengembangan SDM training. Pengembangan SDM itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam bidang ipteknya. Selain itu, training yang dilakukan nantinya juga bukan hanya di sini saja, tapi juga bisa dilakukan di luar negeri,” paparnya. Hal ini juga senada dengan pernyataan Rektor UMY, Prof. Bambang Cipto, MA yang menurutnya MPM berperan mengisi kekosongan SDM. Apalagi pada tahun 2015 mendatang akan ada SDM atau tenaga ahli dari luar, sementara tenaga ahli dari masyarakat lokal masih kurang. “Jadi peran MPM untuk mem-back up masyarakat yang ada di tingkat bawah. Karena dari mereka juga sebenarnya bisa menjadi penopang dari krisis global,” ujarnya.
Wayan juga menambahkan bahwa keinginan MPM yang juga menjadi keinginan Menristek untuk mengaplikasikan hasil penelitian kepada masyarakat juga sangat didukung oleh Menristek. Sebab Menristek juga memiliki program untuk menyediakan alat-alat produksi yang bisa digunakan oleh kelompok masyarakat. “Jadi kalau MPM mau mendiseminasikan hasil-hasil riset pada masyarakat, maka itu bisa membantu program swasembada pangan. Karena kita kan juga dihadapkan pada masalah lahan di Jawa yang semakin berkurang dan hasil panen yang juga semakin berkurang. Sementara kalau menggunakan lahan yang di luar Jawa itu masih kurang produktif. Jadi kalau hasil-hasil riset itu bisa diaplikasikan langsung pada masyarakat, itu bisa sangat membantu,” imbuhnya.
Di sisi lain, ketua MPM PP Muhammadiyah, Said Tuhuleley mengharapkan bahwa Rakornas MPM kali ini bisa mengembangkan sinergi MPM dengan Perguruan Tinggi. Karena menurutnya, banyak hasil penelitian dosen yang sebenarnya bagus untuk diaplikasikan pada masyarakat, tapi masih hanya dipublikasikan lewat jurnal saja. “Jadi MPM diharapkan bisa jadi alat untuk menyambungkan hasil penelitian itu pada masyarakat. MPM bisa jadi alat diseminasi,” ungkapnya. (sakinah)
