Partai Demokrat dirasa masih perlu mempertimbangkan keputusannya memilih Ruhut Sitompul sebagai ketua komisi III DPR RI. Demokrat juga diharapkan lebih baik memilih kadernya yang netral, komunikatif dan minim penolakan orang lain (resistensi) pada dirinya untuk dijadikan pimpinan atau ketua komisi. Sehingga pekerjaannya bisa lebih produktif dan hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat. “Saya kira lebih penting memikirkan hal itu daripada mempertahankan seseorang”.
Demikian diungkapkan Bambang Eka Cahya Widodo, SIP., M.Si., dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam diskusi terbatas mengenai “Penundaan Pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR RI”, Rabu (25/9).
Menurut Bambang, Partai Demokrat sah-sah saja memilih Ruhut sebagai ketua komisi III DPR RI, karena itu sudah menjadi kewenangan fraksi. Tapi, persoalannya komisi-komisi yang ada di DPR itu merupakan simbol dari lembaga, dan tentunya perilaku pemimpin juga menjadi pertimbangan. “Dan pertimbangan perilaku itu yang menjadi persoalan. Dan menurut saya, hal tersebut tidak strategis bagi Ruhut, karena kalau dia memimpin akan sulit produktif,” tuturnya.
Padahal, bagaimana pun komisi III DPR itu bertugas untuk membuat keputusan undang-undang. Jika pemimpinnya tidak bisa mengendalikan diri atau mengatasi konflik dan tidak bisa bekerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya, maka tugas komisi III DPR itu tidak bisa berjalan dengan baik. “Baiknya kita memilih pemimpin yang lebih mapan secara emosional, lebih tenang dan kemudian bisa mengelola konflik dengan baik. Perilaku konflik memang dibutuhkan dalam politik, karena hal itu untuk mengetahui penting tidaknya masalah itu. Tapi sikap mau bekerjasama dengan orang lain juga sangat dibutuhkan dalam menjalankan kepemimpinan, agar bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk negara. Kalau hanya bisa membuat konflik dan tidak mau bekerjasama, maka lembaga atau negara itu tidak bisa berjalan produktif,” ujarnya.
Akan tetapi, lanjut Bambang, jika melihat pada keputusan Demokrat yang memilih Ruhut sebagai ketua komisi, hal itu masih perlu dipertimbangkan lagi. Sebab menurutnya, Ruhut belum bisa menunjukkan sikapnya yang mau bekerjasama dengan orang lain. “Konfliknya kuat, tapi kerjasamanya tidak kuat. Perilaku konflik Ruhut terlalu vulgar dan tidak pas untuk budaya kita. Ini sepertinya yang menjadi kecemasan banyak orang, sehingga secara prinsip banyak yang tidak mendukungnya menjadi ketua komisi. Karena bagaimana pun pemimpin itu harus dewasa dan bisa mengendalikan diri, tapi hal itu tidak terlihat pada Ruhut, ” lanjutnya.
Bambang juga mengatakan, konflik dengan kerjasama itu harus seimbang. Namun dalam konteks Ruhut, dia lebih banyak mendorong konflik daripada kerjasama. “Ketika dia diminta jadi pemimpin, tentu itu jadi masalah. Apalagi kita ingat kalau dia pernah melontarkan kata-kata yang cukup keras kepada lawan politiknya. Jadi orang-orang cemas, jangan-jangan itu perilaku dasar dia. Padahal, dia kan juga pernah jadi pesinetron, harusnya dia tau dimana dan kapan dia bisa memainkan perannya. Karena politik itu kan sebenarnya seperti sinetron yang punya banyak sandiwara,” paparnya.
Karena itu, menurut ketua Bawaslu RI periode 2008-2011 ini, Ruhut masih perlu dilatih agar lebih bisa mengendalikan dirinya. “Harus ada hal-hal positif yang bisa dicapai olehnya, jika dia masih tetap dipilih sebagai ketua komisi. Dan persoalan pribadi dengan lembaga harus dipisahkan. Tapi mungkin bisa juga dicari pengganti lainnya, yang punya kapasitas mengelola konflik dan bisa bekerjasama, serta resistensinya rendah. Karena sebenarnya, apapun yang kita ucapkan itu harus dijaga, dan cara seseorang berkonflik dengan orang lain itu juga menunjukkan tingkat intelektualitasnya,” pungkasnya. (addhuhry)
