Pemekaran wilayah di Indonesia seringkali diwarnai konflik. Pemekaran wilayah yang mengabaikan aspirasi masyarakat, memang bisa menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Pemekaran wilayah seharusnya dapat mendekatkan masyarakat kepada pelayanan publik yang lebih baik. Namun sayangnya, pemekaran di Indonesia tidak sejalan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah justru seringkali menjadi agenda beberapa pihak untuk mendapatkan kekuasaan. Bila hal ini dibiarkan terjadi, maka pemekaran wilayah hanya semakin menyengsarakan rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Tunjung  Sulaksono, M.Si, tim peneliti dari Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY), Rabu (18/1) bertempat di Kampus Terpadu UMY. Tunjung bersama tim peneliti lainnya memaparkan hasil penelitian yang berjudul “Konflik Bisnis dan Politik : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Maluku Utara”.

Menurut Tunjung, Maluku Utara menjadi bukti bahwa pemekaran yang dimanipulasi pada akhirnya menimbulkan konflik masyarakat. “Pemekaran wilayah saat ini sepertinya sangat mudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Aspirasi masyarakat tidak tersampaikan, tetapi terlihat seolah-olah pemekaran wilayah adalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya masyarakat tidak telalu membutuhkan pemekaran wilayah. Karena ternyata penataan wilayah justru tidak memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Tunjung menjelaskan, seharusnya ada aspek-aspek yang perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam hal pemekaran wilayah. “Seharusnya, pemekaran wilayah mempertimbangan aspek sosiologis masyarakat. Tidak perlu disama ratakan, bila memang masyarakatnya belum mampu. Misalnya ketika berbicara masalah pemilukada, seharusnya daerah pemekaran tidak perlu dipaksakan untuk ikut menyelenggarakan pemilukada. Perlu diberikan waktu bagi masyarakat di daerah pemekaran untuk dewasa secara politik. Bila memang diperlukan, tidak ada salahnya pemerintahan dijalankan oleh pelaksana harian terlebih dahulu,” tambahnya.

Pemekaran wilayah di Indonesia seringkali diwarnai konflik. Pemekaran wilayah yang mengabaikan aspirasi masyarakat, memang bisa menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Pemekaran wilayah seharusnya dapat mendekatkan masyarakat kepada pelayanan publik yang lebih baik. Namun sayangnya, pemekaran di Indonesia tidak sejalan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah justru seringkali menjadi agenda beberapa pihak untuk mendapatkan kekuasaan. Bila hal ini dibiarkan terjadi, maka pemekaran wilayah hanya semakin menyengsarakan rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Tunjung  Sulaksono, M.Si, tim peneliti dari Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY), Rabu (18/1) bertempat di Kampus Terpadu UMY. Tunjung bersama tim peneliti lainnya memaparkan hasil penelitian yang berjudul “Konflik Bisnis dan Politik : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Maluku Utara”.

Menurut Tunjung, Maluku Utara menjadi bukti bahwa pemekaran yang dimanipulasi pada akhirnya menimbulkan konflik masyarakat. “Pemekaran wilayah saat ini sepertinya sangat mudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Aspirasi masyarakat tidak tersampaikan, tetapi terlihat seolah-olah pemekaran wilayah adalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya masyarakat tidak telalu membutuhkan pemekaran wilayah. Karena ternyata penataan wilayah justru tidak memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Tunjung menjelaskan, seharusnya ada aspek-aspek yang perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam hal pemekaran wilayah. “Seharusnya, pemekaran wilayah mempertimbangan aspek sosiologis masyarakat. Tidak perlu disama ratakan, bila memang masyarakatnya belum mampu. Misalnya ketika berbicara masalah pemilukada, seharusnya daerah pemekaran tidak perlu dipaksakan untuk ikut menyelenggarakan pemilukada. Perlu diberikan waktu bagi masyarakat di daerah pemekaran untuk dewasa secara politik. Bila memang diperlukan, tidak ada salahnya pemerintahan dijalankan oleh pelaksana harian terlebih dahulu,” tambahnya.(intan)