Pemerintah belum mengetahui road map atau petunjuk yang tepat bagaimana menuju industri film yang bagus di Indonesia. Sehingga upaya yang dilakukan baru sebatas hitung-hitungan ekonomi dengan menaikkan bea pajak film impor yang masuk di Indonesia.
Demikian disampaikan pengamat film Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si., dalam diskusi terbatas ‘Quo Vadis Industri Film Indonesia’ di Kampus Terpadu UMY Rabu (23/2).
Lebih lanjut Fajar menuturkan, pemerintah seharusnya lebih fokus dalam upaya mengembangkan kualitas film bukan boikot film sehingga nantinya industri film nasional pun meningkat. “Pemerintah belum mengetahui industri film secara keseluruhan, namun sepotong-sepotong. Sehingga aturan yang dibuat pun hanya secara hitung-hitungan ekonomi bukan pada peningkatan kualitas film nasional,”urainya.
Dosen Ilmu Komunikasi UMY ini juga menilai, pemboikotan film impor di Indonesia tidak semata-mata disebabkan karena naiknya pajak film impor. Melainkan sejak sekitar tahun 1960 sudah banyak isu boikot film-film Amerika Serikat (AS).
”Film AS di tahun 1956 hingga 1966 film impor dari AS mencapai 500 film, dari negara lain mencapai 100 sedangkan produksi film Indonesia berhenti di angka 58. Sehingga pada sekitar tahun 1960 sudah ada upaya boikot film impor sebagai upaya meningkatkan nasionalisme,”jelasnya.
Proteksi terhadap film nasional sebenarnya sudah ada sejak dulu sebagai upaya menandingi film-film AS yang menggurita. “Sehingga wajar jika pemerintah melakukan pajak tontonan terhadap film luar negeri. “ujarnya.
Fajar kembali menegaskan, pemerintah seharusnya lebih fokus dalam membangun iklim meningkatkan kualitas film nasional. “Pemerintah sebaiknya fokus bagaimana meningkatkan kualitas film Indonesia. Karena saat ini industri film Indonesia berada dalam titik nadir. Film Indonesia lebih banyak soal hantu, mistik dan seks. Harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas film kita daripada melakukan boikot pada film-film asing,”tegasnya.
