Kepedulian pemerintah Indonesia akan permasalahan dan dampak rokok, oleh sejumlah pengamat dinilai masih kurang. Pemerintah dinilai masih lebih memihak pada permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan yang disebabkan dari pengendalian tembakau, daripada memihak faktor kesehatan yang ditimbulkan oleh tingginya konsumsi rokok di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.Ph, selaku ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI), saat menjadi Keynote Speech dalam International Conference “Promoting Tobacco Control Through Policy-Relevant Research”, Senin (20/4). Seminar internasional yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini bekerjasama dengan Johs Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) dan The National Cancer Insitute of The United States National Institute of Health (NCI/NIH). Acara ini berlangsung selama lima hari sejak Minggu (19/4) hingga Kamis (23/4) di Hyatt Regency Hotel, Yogyakarta.
Prof. dr. Hasbullah Thabrany menyampaikan, pemerintah saat ini lebih khawatir jika penyerapan tenaga bekerja akan berkurang jika ada pengendalian produksi tembakau. Padahal, menurutnya penyerapan tenaga kerja tidak hanya dilakukan dengan memproduksi tembakau menjadi rokok. “Pemerintah selama ini kan masih berpikir kalau tidak ada produksi rokok, maka petani tembakau akan rugi. Padahal ada solusi lain yang bisa dilakukan. Misalkan saja seperti hasil pajak bea cukai rokok yang 10 persen untuk negara, lima persennya bisa dikembalikan langsung kepada petani tembakau untuk mengasah skill atau keterampilan lain mereka, selain dari memproduksi tembakau menjadi rokok,” jelasnya.
Di samping itu, Prof. Hasbullah juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan lagi faktor kesehatan yang diakibatkan oleh rokok. Karena, kesadaran masyarakat Indonesia pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah terhadap dampak rokok masih rendah. Harga rokok di Indonesia pun bisa dikatakan cukup murah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang harga rokoknya cukup mahal. “Inilah yang menyebabkan konsumsi rokok di Indonesia tinggi. Di Indonesia, setiap tahunnya 260 miliar batang rokok dikonsumsi. Dan yang mencengangkan pengonsumsi rokok terbesar adalah masyarakat usia produktif. Ini juga yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Jeffrey Drope, perwakilan dari American Cancer Society (ACS) yang juga menjadi narasumber dalam seminar ini mengungkapkan, problematika pengedalian tembakau dari segi ekonomi juga dialami oleh negara-negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan ACS di Malawi, yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Malawi masih tergantung dengan pertanian dari sektor tembakau. “Sebanyak 50 hingga 70 persen perdangangan luar negeri Malawi bersumber dari tembakau. Jadi memang dibutuhkan penjelasan dan pengertian yang lebih jauh mengenai pengendalian tembakau dari faktor ekonomi ini,” ujar Jeffrey.
Di sisi lain, Prof. dr. Tjanra Yoga Adiatama dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan jika pemerintah melalui Kementerian Kesehatannya sudah melakukan berbagai hal dalam upaya pengendalian tembakau. “Seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai fasilitas publik. Selain itu, upaya preventif yang sudah kami lakukan juga adalah dengan cara melakukan konseling untuk membangun motivasi agar orang-orang bisa berhenti merokok. Konseling ini dilakukan di puskesmas – puskesmas, dengan nama program KBM (Konseling Berhenti Merokok),” jelasnya.
Adapun tujuan dari diselenggarakannya acara ini sebagaimana dikatakan oleh Nanik Prasetyoningsih, SH., MH selaku ketua penyelenggara, tidak lain merupakan upaya dari kalangan akademisi dan pengamat serta pemerhati dampak rokok, agar pemerintah memiliki upaya yang lebih konkret lagi dalam menanggulangi pengendalian konsumsi tembakau, khususnya di Indonesia. “Selain itu, kami di sini tidak hanya membahas mengenai dampak tembakau atau rokok pada kesehatan saja. Tapi kami juga membahas penelitian-penelitian yang berkenaan dengan dampak tembakau pada ekonomi sosial. Karena itulah kami mengadakan seminar internasional ini,” imbuhnya.
