Pemilu (Pemilihan Umum) dinilai hanya memenuhi sebagian harapan masyarakat. Masyarakat merasa, pemilu tidak membawa perubahan kualitas hidup. Hal itu terjadi karena selama ini sosialisasi dalam pemilihan umum lebih banyak dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif yang ingin menjaring suara. Hal ini menyebabkan netralitas pemilih menjadi tidak terjaga.
Awang Darumurti, S.IP, M.Si, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyampaikan hal tersebut pada acara “Semiloka Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul” Selasa (1/11) bertempat di Kampus Terpadu UMY. Acara ini dibuka dengan peluncuran desain website KPU Bantul yang baru di www.kpu.bantulkab.go.id
Menurut Awang, penelitiannya yang berjudul “Riset Perilaku Pemilih di Bantul Pada Pemilu Legislatif 2009” sampai pada kesimpulan bahwa harus ada perbaikan di dua elemen besar yakni Partai Politik dan KPU. “Partai politik harus berusaha memperbaiki kualitas calegnya (calon legislatif), sehingga caleg yang diusung memang calon yang handal dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sementara KPU, dalam hal sosialisasi masih perlu lebih gencar lagi. Sehingga bisa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mensosialisasikan pemilu. Kalau tidak, mungkin di pemilu selanjutnya akan semakin banyak masyarakat yang memilih untuk golput, ” terangnya.
Masih menurut Awang kedua lembaga baik KPU maupun partai politik harus sama-sama membenahi diri untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Sebanyak 38,52% dari 405 responden mengaku mendapatkan informasi Pemilu dari tokoh masyarakat bukan KPU yang memiliki tanggungjawab utama melakukan sosialisasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat memahami Pemilu dari persepsi partai politik yang dominan unsur kampanyenya dari pada pendidikan politiknya. Di sisi lain sebanyak 36,05% responden menghendaki perbaikan partai politik dan calon anggota legislatifnya. Sementara perbaikan DPT dan sosialisasi oleh KPU disarankan oleh 12,64% responden. Penelitian partisipasi pemilih dan kinerja KPU Bantul dalam Pemilu/Pemilukada ini dilaksanakan selama sebulan dengan mengambil 405 responden dari 17 kecamatan dengan usia, pendidikan dan jenis pekerjaan yang bervariasi. Memiliki asumsi margin error sebanyak 5% dari 712 ribu pemilih, penelitian ini menggunakan metodologi survey dengan purposive random sampling dan dilakukan analisasi frekuensi, crosstabulation dan korelasi.
Sementara nara sumber yang lain, Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si, memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul “Kinerja Organisasi KPU Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilu (2009) dan Pemilukada (2010). Tunjung menyoroti kinerja KPU karena sejauh ini kecenderungan masyarakat terhadap KPU lebih kepada kritik. Dari hasil penelitiannya, didapatkan data bahwa kinerja KPUD Kabupaten Bantul cenderung baik. “Kecenderungan masyarakat terhadap KPU Daerah Bantul ternyata tidak sama dengan kecenderungan terhadap KPU Nasional. Namun ada beberapa poin kritis yang perlu dicermati, antara lain masalah kampanye, logistik, dan pendaftaran, yang merupakan tiga poin terlemah. Hal tersebut semoga semakin memotivasi KPUD Bantul untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ungkapnya.
Dari sisi yang lain, Ketua KPUD Bantul, Budhi Wiryawan, mengungkapkan apresiasinya atas hasil penelitian yang sudah dilakukan. Menurutnya, hasil penelitian yang ada akan menjadi bahan evaluasi agar KPUD Bantul semakin baik. “Evaluasi ini akan dijadikan pola ke depan untuk melakukan perbaikan. KPUD Bantul ingin menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain di bidang transparansi dan akuntabilitas, baik untuk lembaga legislatif, lembaga presiden, lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi ataupun partai politik,” ujarnya.
