Pemimpin negara memang memiliki tanggung jawab besar pada rakyatnya. Bahkan, pemimpin negara juga bertanggung jawab atas terjadinya perang. Meski begitu, perang bukanlah jalan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sebab perang hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik pada negara maupun rakyatnya.
Demikian disampaikan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Muhammad saat menjadi keynote speaker dalam acara opening ceremony Mahathir Global Peace School (MGPS) di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (3/6). MGPS merupakan sekolah perdamaian pertama di Indonesia yang diselenggarakan atas kerjasama UMY dengan Perdana Global Peace Foundation (PGPF) Malaysia.
Menurut Mahathir, pemimpin negara memiliki kuasa untuk mengkomando anak buahnya melakukan perang. Padahal, dalam perang, membunuh satu orang sama dengan membunuh 1000 orang.
“Jadi, yang bertanggung jawab atas terjadinya perang itu adalah pemimpin negara. Pelaku kejahatan yang sebenarnya dalam perang, bukanlah para pasukannya, tapi pemimpinnya,” ujarnya.
Oleh karena itulah, rakyat seharusnya bisa memilih pemimpin yang lebih cinta damai. Memilih pemimpin yang bisa dan mau mengkriminalkan perang. “Sebab, tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh rakyat dengan terjadinya peperangan itu. Rakyat hanya akan dibuat sengsara dengan adanya perang,”paparnya lagi.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa perdamaian dunia adalah tugas bersama. Untuk mewujudkan perdamaian dunia dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu rakyat, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan agama.
Din juga menyampaikan bahwa saat ini bukan lagi peperangan yang krusial, namun lebih pada ketiadaan perdamaian. “Ketidakadilan global merupakan akar penunjang terjadinya perpecahan, sehingga konflik dan peperangan pun terjadi,” pungkasny.
