Reformasi yang sudah berjalan kurang lebih 17 tahun terakhir ini, memang sejatinya ingin membawa Indonesia pada sistem demokrasi sejati yang transparan, bersih, dan bertanggungjawab. Namun, secara politik keinginan tersebut masih berada dalam masa transisi, belum sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, mirisnya lagi, proses demokratisasi ini justru dimanfaatkan oleh elit pemerintah dan elit partai-partai politik dengan dikemas menjadi demogarki yang jelas-jelas merugikan masyarakat.
Demikian disampaikan Zain Maulana, S.IP., MA, Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional Pra-Muktamar Muhammadiyah. Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Koordinator Komisariat UMY ini, dilaksanakan di gedung AR. Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY. Adapun narasumber lainnya yang juga hadir pada acara ini yakni Hilman Latif. S.Ag,. MA,. P.hd. (Dosen FAI UMY dan Ketua LP3M UMY) dan Awan Santosa, S.E, M.Sc,.
Zain Maulana melanjutkan, langkah demokrasi di Indonesia saat ini, telah dinodai dengan perilaku oligarki para elit pemerintah dan elit partai-partai politik yang ditampakan ke publik. Akibatnya, demokrasi yang semula sebenarnya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, berubah menjadi praktik demogarki politik. “Praktik demogarki politik ini adalah proses demokrasi yang berbalut oligarki elit politik. Pemerintahan dan kekuasaan, dipegang secara sepenuhnya oleh sekelompok elit kecil masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena secara esensial akan berdampak sangat serius terhadap nasib kehidupan seluruh rakyat indonesia,” tegasnya.
Zain juga mengatakan, demokrasi, yang seharusnya merepresentasikan kebutuhan mayoritas rakyat indonesia, pada kenyataannya saat ini dipandang belum mencapai hal itu. Sebaliknya, justru saat ini perumusan kebijakan publik itu malah menguntungkan kepentingan segelintir elit politik, dan pengusaha asing. “Demokrasi yang terjadi saat ini justru belum berpihak pada rakyat. Akan tetapi lebih menguntungkan segelintir elit politik dan pengusaha asing. Padahal, masyarakatlah yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari demokrasi ini,” ujarnya.
Karena itulah, imbuh Zain, kritik dan protes mutlak diperlukan untuk memberikan efek tekan yang kuat pada pemerintah, sehingga secara keseleruhan dapat menjadi martir pemecah kebekuan atas praktik demokrasi-oligarki yang juga sedang melanda negeri ini. “Massifitas protes dari masyarakat dan kelompok penekan sangat penting dilakukan, sebagai bentuk salah satu proses komunikasi kepada pemerintah. Sehingga dapat memengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintah agar konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, daripada menuruti keinginan para kaum oligarki,” tandasnya. (hasbi/(ed) sakinah)
