Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si. Guru besar bidang ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terpilih menjadi ketua Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan (Kapsipi) periode 2024-2027. Perempuan yang akrab disapa Arin itu terpilih dalam kongres IV Kapsipi dan ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia) yang berlangsung di Samarinda pada 31 agustus-1 september 2024. Ia menggantikan Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Guru Besar dari UMY yang telah memimpin Kapsipi sejak 2022-2024.
“Ini sejarah, dua periode kepengurusan yang memimpin dari UMY. Alhamdulillah, ini adalah amanah. Amanah ini lebih ke pengabdian. Jadi bagaimana pengabdian UMY khususnya dari Ilmu Pemerintahan bisa mengembangkan keilmuannya, juga menjadi daya saing bagi UMY karena ini adalah kepemimpinan publik,” ujar Dyah saat dihubungi pada Selasa (3/9).
Guru Besar perempuan pertama di UMY itu menyadari terdapat berbagai tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh Kapsipi. Diantaranya meningkatkan mutu program studi dengan menggunakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).
Tantangan lainnya yang juga dihadapi oleh Kapsipi berkaitan dengan isu employability atau keterserapan lulusan di pasar tenaga kerja. Arin memandang isu ini sangat penting untuk diperhatikan karena setiap tahun program studi meluluskan mahasiswa tetapi tidak semuanya dapat terserap.
“Kalau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja berarti ada sesuatu yang salah, kami harus memperbaiki dari sisi employability itu,” ungkap Arin.
Arin pun menekankan pentingnya menjaga stabilitas jumlah mahasiswa khususnya di prodi Ilmu Pemerintahan. Sebagaimana beberapa prodi lain, prodi Ilmu Pemerintahan juga mengalami fluktuasi, sementara untuk bisa mempertahankan akreditasi, maka animo pendaftar dalam satu prodi tidak boleh turun lebih dari 10 persen selama tiga tahun terakhir.
“Sehingga di sini, animo masyarakat perlu untuk dijaga,” tambahnya.
Selama periode kepemimpinannya, Arin berkomitmen untuk melanjutkan program yang telah dijalankan sebelumnya selama masa kepemimpinan Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. Untuk meningkatkan mutu prodi Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia dengan mencapai predikat unggul melalui lampspak (Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi).
“Yang juga kami fokuskan adalah untuk meningkatkan employbilitas alumni, karena dari tracer alumni itu kami perlu tahu apakah alumninya bekerja sesuai dengan profile program studi,” imbuhnya lagi.
Selain itu, Arin berencana untuk memperkuat branding Kapsipi dengan mendorong setiap prodi Ilmu Pemerintahan agar memiliki keunikan tersendiri. Baginya, keunikan ini akan menjadi keunggulan masing-masing prodi, dan Kapsipi sangat berperan dalam hal ini.
Arin, yang juga Kepala Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) UMY, mengungkapkan bahwa Kapsipi memiliki peran besar menjadi pengawal dan memberikan masukan kepada pemerintah, terkait dinamika perubahan politik dan kebijakan publik yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Kapsipi juga berperan dalam memberikan rekomendasi dan mengadvokasi kebijakan pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Kami juga mengambil peran sebagai stakeholder yang penting untuk memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan perubahan politik. Misalnya kalau ada pilkada, bagaimana agar pilkada itu lebih berkualitas, menghasilkan pemimpin yang juga lebih berkualitas. Begitu juga di level nasional, misalnya untuk presiden, bagaimana agar program presiden terpilih itu dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembangunannya,” jelasnya.
Selama 3 tahun ke depan, Arin berharap, Kapsipi dapat meningkatkan kerja sama dengan stakeholder strategis, termasuk dengan sesama anggota asosiasi, antar perguruan tinggi dengan prodi ilmu pemerintahan, dengan pemerintah dan juga dengan dunia industri.
“Karena lulusannya kan banyak bekerja di industri, jadi bagaimana agar government relation antara pemerintah, Kapsipi dan Industri itu terjadi sehingga alumni itu employbilitasnya tinggi,” pungkas Arin. (Mut)
