Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma menegaskan bahwa tidak ada negara di dunia yang mendukung separatisme di Indonesia. Menurutnya, negara-negara di dunia justru mengharapkan stabilitias di Indonesia karena secara ekonomi menguntungkan dunia internasional.
Hal ini Ia sampaikan pada Seminar “Campur Tangan Internasional terhadap Separatisme di Indonesia” yang diadakan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KOMAHI UMY) Kamis (10/5) di Ruang Sidang AR Fahrudin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY.
Menurut Rizal, Indonesia saat ini menjadi aset strategis bagi negara-negara Asia Tenggara maupun dunia, termasuk Cina dan AS. Indonesia juga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi produk-produk asing. Hal ini menjadikan dunia internasional justu tidak ingin terjadi konflik apapun yang mengakibatkan instabilitas.
“Ini kenapa dulu ke manapun Hasan Tiro mencari dukungan internasional hasilnya nol. GAM justru ditekan oleh negara-negara seperti AS dan Uni Eropa untuk melakukan perundingan perdamaian”, jelasnya.
Indonesia lanjut Rizal, juga memiliki posisi strategis pada perdagangan internasional. Indonesia berada dekat dengan Selat Malaka yang menjadi selat tersibuk kedua di dunia karena menjadi lalu lintas perdagangan Internasional. Karena itu tidak hanya AS tetapi juga Jepang, Cina, Korea tidak menginginkan instabilitas di Indonesia. Termasuk negara-negara Asia Tenggara yang notabene kebanyakan merupakan sekutu AS.
“Pada kasus Aceh misalnya, satu-satunya negara yang secara resmi mendukung GAM dengan melatih gerilyawan-gerilyawan GAM. Alasannya pun pada tataran pengakuan internasional bahwa Libya merupakan negara revolusioner sehingga mendukung banyak gerakan revolusioner, tidak hanya GAM”, terang intelektual yang namanya masuk dalam 100 pemikir terkemuka dunia versi majalah Foreign Policy tahun 2009 ini.
Rizal pada akhirnya juga mengajak masyakarat untuk tidak selalu mengaggap adanya campur tangan asing dalam separatism di Indonesia. Campur tangan Finlandia pada kasus Aceh dan Australia pada kasus Papua terjadi karena pemerintah Indonesia yang justru terus melakukan politik eksploitasi dan politik sentralisme di Indonesia. (fariz)
