Dalam menghadapi arus tantangan global saat ini, diperlukan sebuah reformasi dan strategi baru yang lebih bijaksana melalui upaya membangun dan mendorong terciptanya sistem pemerintahan multisektoral yang lebih efektif, meningkatkan kapasitas kolaborasi dan komunikatif dari seluruh sektor yang terlibat, termasuk desentralisasi yang efektif dan stabil bagi aktor lokal.
Demikian disampaikan Ahli dari Department of Public Administration, Korea University, Prof. Sunhyuk Kim dalam International Conference on Public Organization (ICONPO): Challenge to Develop a New Public Organization Management in the era of Democratization yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat – Sabtu (21-22/1) di Kampus Terpadu UMY.
Menurutnya, reformasi neoliberal telah memberikan kontribusi dalam menciptakan struktur administrasi publik dan proses pengambilan kebijakan lebih efisien, bertanggung jawab, transparan, dan mudah diakses. “ Namun, neoliberal juga menciptakan perekonomian semakin lemah, kebijakan kurang demokratis, dan masyarakat dipertetangkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu diperlukan sebuah strategi dalam menghadapi globalisasi tersebut dengan memfokuskan pada kolaborasi dan dukungan terhadap multisektor yang lebih seimbang,” jelas Sunhyuk.
Sunhyuk mengungkapkan pentingnya memiliki kemampuan dalam menciptakan strategi nasional yang lebih bijaksana untuk menghadapi berbagai jenis globalisasi secara fleksibel dan komprehensif. “Dalam hal ini, saya melihat bagaimana Korea bertahan dan mengelola untuk menghadapi tantangan arus globalisasi dengan menganalisa bagaimana globalisasi neoliberal telah mempengaruhi transformasi kebijakan dan restrukturisasi pemerintah di Korea sejak demokratisasinya pada 1987,” ungkapnya.
Strategi nasional baru dalam menghadapi tantangan arus globalisasi ini, dikatakan Sunhyuk harus difokuskan pada untuk membangun dan mendorong terciptanya sistem pemerintahan multisektoral yang lebih efektif, meningkatkan kapasitas kolaborasi dan komunikatif dari seluruh sektor yang terlibat.
Selain itu, Ia juga menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan dalam menghadapi arus globalisasi dengan membuat struktur dan sistem Negara yang fleksibel. “Dikarenakan isu kebijakan yang dibawa di era globalisasi menjadi lebih tidak pasti, kompleks, dan tidak dapat diprediksi yang mana kondisi ini tidak lagi sesuai dengan kondisi yang sudah berubah pesat, maka perlu dibuat sebuah sistem Negara yang dapat mengurangi risiko dan konsekuensi negatif akibat kegagalan kebijakan,” terang Sunhyuk.
Ia menambahkan untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dan stabil, menjadi hal sangat penting bagi Negara untuk memberdayakan aktor lokal seperti pemerintah, pegawai negeri, politisi, jurnalis, aktivis, dan masyarakat di level lokal.
Dalam Konferensi Internasional ini, tercatat 28 makalah yang akan dipresentasikan melalui sesi parallel dengan beberapa tema yang terbagi dalam Environmental Changes and Collaboration in Public Organization, Need Assessment of Public Issues in Public Organization, Transformative Leadership, Current Management Information System in Electronic Era, Design of Structure Organization in Democratic Era, Planning and Decision Making, Culture and Ethics of Public Organization in Democratic Era, Performance Measurement, Communication Practice in Public Organization, dan Human Resources Management.
Para peserta dan tamu undangan dari universitas, pemerintahan, dan NGO dari Indonesia, Australia, Inggris, Korea, dan Thailand, serta anggota dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan tampak hadir mengikuti konferensi yang digelar sebagai wujud dan upaya memberikan pengelolaan organisasi publik yang lebih baik di masa mendatang.
