Penerapan sistem berbasis ICT (Information and Communication Technology) mampu mendukung proses dan kinerja pemerintah, meskipun penggunaan sistem tersebut merupakan suatu yang baru bagi Negara -negara berkembang seperti di Indonesia. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Drs. Supardal, M.Si., saat memaparkan hasil desertasinya pada Sidang Promosi Doktor yang berjudul “Transformasi Birokrasi Berbasis Information Communication Technology,” Jum’at (26/5) di Ruang Amphitheater Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lantai 4.
“Dilihat dari pertumbuhan jejaring sosial yang pesat dan banyaknya warga pengguna yang aktif menggunakan internet, serta perilaku manusia di Indonesia yang menyukai budaya yang relatif baru, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan sistem web atau online dalam perumusan kebijakan publik. Apabila pemda ingin melaksanakan sistem ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang perlu disiapkan adalah kesiapan kapasitas sumber daya, bukan perangkat keras IT. Ini karena pemda biasanya lebih memprioritaskan menyiapkan perangkat keras, sedangkan sistem dan struktur birokrasi belum disiapkan,” papar Supardal.
Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) tersebut kembali menjelaskan pada hasil penelitian di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, bahwa penerapan ICT bisa mendukung pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien jika didukung dengan kapasitas sumber daya pegawai. “Dari hasil penelitian, pilar visi dan kebijakan, struktur organisasi, dan budaya organisasi, serta pembaharuan ICT belum berubah secara struktural. Sehingga pelaksanaan sistem ICT belum mendukung secara optimal terhadap transformasi birokrasi,” jelasnya.
Supardal memaparkan, diantara Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang dijadikan acuan penelitian, menunjukkan bahwa perkembangan pelaksanaan sistem ICT di Kabupaten Bantul masih lamban. “Transformasi birokrasi berbasis ICT di Bantul hanya 4,1 persen, sedangkan di Kota Yogya 44,6 persen. Dengan demikian pelaksanaan ICT di kedua tempat tersebut belum mampu mendorong transformasi birokrasi. Dengan kata lain pelaksanaan sistem ICT belum melembaga atau membudaya di kalangan birokrasi,” paparnya.
Dalam Sidang Promosi Doktor ke-39 yang dihasilkan oleh UMY, Supardal dipromotori oleh Prof. Bambang Cipto (promotor pertama), Dr. Achmad Nurmandi (Promotor kedua). Sementara dewan penguji oleh Prof. Wahyudi Kumorotomo, Prof. Tulus Warsito, Dr. Ulung Pribadi, serta Dr. Suranto. Pada kesempatan tersebut, Supardal berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Politik Islam dengan predikat sangat memuaskan. (hv)
