Transparansi informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan pemerintah. Transparansi, juga akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu upaya melakukan transparansi adalah dengan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta selalu memiliki program di media terkait komunikasi publik tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Walikota Yogyakarta, Drs. Haryadi Suyuti, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Peran Media Massa Dalam Menjembatani Kebijakan Daerah” yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Komunikasi Politik, Deputi Seswapres Bidang Politik Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. FGD ini diselenggarakan di Kampus Terpadu UMY, Senin (11/6) pagi.
Menurut Haryadi, saat ini pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program dan acara khusus di media massa, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, saran, mau pun aspirasinya langsung kepada pemerintah. “Contoh acara di media tersebut misalnya ‘Walikota Menyapa’. Acara ini berlangsung selama 30 menit. Secara efektif, Saya bisa menjawab 9-10 buah pertanyaan dari masyarakat secara langsung, yang kesemuanya itu terekam dengan baik. Setelah itu, akan segera ada tindak lanjut sebagai respon dari apa yang disampaikan masyarakat,” ungkap Haryadi.
Akses komunikasi yang terbuka, lanjut Haryadi, adalah salah satu upaya membangun ‘trust’ atau kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. “Dalam hal pembangungan, masyarakat adalah objek dan pemerintah adalah fasilitator. Oleh karena itu, ‘trust’ dari masyarakat sangat penting untuk memulai komunikasi yang baik. Harapannya, setelah tercipta sebuah proses komunikasi, maka aka nada informasi, yang kemudian melahirkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan,” lanjutnya.
Pembicara yang lain, Pemred Harian Kedaulatan Rakyat, Drs. Octo Lampito, menambahkan bahwa ada banyak hal tentang media yang harus diketahui oleh para Humas Pemerintah Daerah, mau pun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal pemberitaan terkait kebijakan pemerintah daerah. “Media punya kebijakan masing-masing, misalnya kebijakan editorial. Media juga memiliki gatekeeper yang akan ikut menentukan konten pemberitaan. Kadang-kadang, harus dapat dimengerti bila berita yang muncul tidak selalu sama persis dengan apa yang diinginkan pihak Humas. Untuk itu, penting sekali bagi para Humas Pemda untuk memahami masing-masing kebijakan media yang ada,” terangnya.
