Sebagai bangsa yang besar, Indonesia masih membutuhkan banyak instrumen untuk mendorong kerukunan dan perdamaian. Keharmonisan masyarakat dan kerukunan agama yang selama ini dijalin selama puluhan tahun, kerap ternoda sikap-sikap intoleran, pandangan tentang masalah kebangsaan, dan memudarnya etika sosial hubungan umat beragama.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP, saat dihubungi pada Senin (5/2). Untuk itu, menurut Gunawan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan menggelar Focus Group Discussion (FGD), pada Selasa (6/2) guna membahas isu-isu strategsi dan persoalan-persoalan pokok untuk kerukunan bangsa. Acara FGD ini rencanannya juga digelar dalam rangka menyambut dan sekaligus memberikan masukan untuk “Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa” yang digelar Kantor Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban di Jakarta pada 8-10 Februari 2018.

Gunawan menyatakan bahwa saat ini banyak forum yang harus digelar yang melibatkan tokoh dan unsur akar rumput dalam masyarakat agar proses dialog bisa lebih efektif. “Prof. Dr. Din Syamsuddin yang ditunjuk Presiden Ir. Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Urusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban akan menghadiri acara FGD ini yang akan digelar besok,” ujarnya.

Gunawan juga mengatakan bahwa terdapat beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban, yaitu: 1) Pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI berdasarkan Pancasila; 2) Pandangan dan Sikap Umat Beragama tentang Bhineka Tunggal Ika; 3) Pandangan dan sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; 4) prinsip-prinsip kerukunan umat beragama; 5) Etika kerukunan umat beragama; 6) Penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; 7) Rekomendasi tentang faktor-faktor non-Agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Selain itu, FGD yang diselenggarakan di Gedung Pascasarjana UMY ini juga akan memfokuskan kepada beberapa isu pokok di atas, antara lain tentang sikap dan pandangan umat beragama terhadap NKRI dan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan pemerintahan yang sah.

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menegaskan, Muhammadiyah sudah lama memiliki perhatian terhadap masalah kebangsaan, termasuk ketika merumuskan Pancasila. Karena itu, FGD di UMY akan mendalami aspek-aspek yang khusus terkait dengan masalah kerukunan khususnya dalam isu kebangsaan. “Agar kontribusi dan masukan kita terhadap pemerintah bisa diterima, tentu dengan perspektif yang dimiliki oleh Muhammadiyah, bisa lebih fokus,” tambahnya.