Setelah masa otoriter dalam kepemimpinan Orde Baru, demokratisasi memerlukan sebuah kepemimpinan atau Leadership dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dengan kepemimpinan yang baik, maka beragam permasalahan bangsa dan Negara dapat diatasi. H.M Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa dinilai memiliki keberhasilan diri dalam menyelesaikan berbagai masalah dan isu bangsa seperti persoalan konflik dan kebijakan publik lainnya.
Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Achmad Nurmandi, Rabu (13/7) di Kampus Terpadu UMY ketika Konferensi Pers Launching JK School of Government, yang merupakan hasil kerjasama antara Ilmu Pemerintahan UMY dengan H.M Jusuf Kalla.
Lebih lanjut Nurmandi menjelaskan, sekolah tersebut diharapkan mampu membentuk suatu kepemimpinan yang baik karena seorang pemimpin dalam penuturan Nurmandi harus bisa mengelola konflik. “Dalam suatu Negara demokrasi, kontribusi signifikan yang bisa diberikan pemimpin dalam suatu pemerintahan yaitu tidak hanya bisa menyelesaikan satu konflik tapi beberapa konflik dalam waktu yang relatif singkat.”tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UMY, Dr. Ulung Pribadi menambahkan bahwa melalui sekolah ini nantinya para mahasiswa akan memperoleh wawasan, pengalaman – pengalaman JK baik secara nasional maupun internasional. “Selain itu mereka juga akan belajar bahwa suatu pembuatan keputusan yang cepat dan tepat dalam pemerintahan diperlukan perencanaan dan implementasi yang benar. Hal itu juga dapat dipelajari dari sosok JK,”ujarnya.
Sedangkan Rektor UMY, Ir. Dasron Hamid M.Sc menuturkan JK School of Government ini didirikan sebagai upaya untuk membentuk calon – calon pemimpin yang berkarakter dan berakhlak mulia, berlandaskan nilai-nilai Islam. “JK itu seorang pemimpin sekaligus pengusaha. Sehingga harapannya dapat menginspirasi para mahasiswa,”jelasnya.
Terkait dengan pemilihan nama, menurutnya, Jusuf Kalla terbukti telah berkontribusi besar melalui kebijakan publiknya dengan keberhasilannya mengelola konflik, terutama di daerah Aceh, Ambon, dan Poso. Ia juga mampu secara tanggap memberikan keputusan dengan tepat dan cepat, serta menunjukkan harga diri dan kebanggaan terhadap bangsa dan Negara Indonesia. “Sehingga pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada JK,”terangnya.
Sekolah ini diharapkan mampu menjadi institusi terdepan bagi peneliti dan praktisi dalam Ilmu Pemerintahan di kawasan Asia pada 2025 dan di dunia pada 2035 melalui program penelitian, pertukaran mahasiswa dan dosen, konferensi, dan publikasi.
