Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menunjukkan diri sebagai kampus Muda dan Mendunia dengan terus melebarkan kerjasamanya dengan institusi-institusi di dalam maupun luar negeri. Pada Jumat (9/10) bertempat di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana lantai 1, UMY melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). Nota kesepahaman yang berisi tentang kerjasama kemitraan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri tersebut ditanda tangani oleh Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A, selaku rektor UMY dan Salman Al Farisi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPK Kemenlu RI.
Berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih bermartabat, dibutuhkan adanya sutau kesatuan yang terjalin antara institusi pemerintahan dan juga akademisi. “Pada kesempatan ini, Kemenlu memberikan peluang berkerjasama kepada perguruan tinggi, khususnya UMY untuk bersama mengembangkan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat mengenai isu-isu hubungan internasional sebagai wujud pengembangan bangsa,” ungkapnya.
Ditambahkan Salman, lingkup kerja dari MoU yang telah ditandatangani tersebut meliputi dari bidang pendidikan dan pengajaran, yang termasuk diantaranya pengembangan lokakarya, seminar, sosialisasi, dan diskusi. Selain itu, dalam bidang pengkajian ilmiah terkait isu-isu hubungan internasional, yang termasuk diantaranya publikasi hasil kajian ilmiah, survei, dan penyediaan tenaga ahli. “Lingkup kerjasama yang akan dilakukan selain dalam bidang pendidikan dan pengabdian, kami juga akan membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk magang dan penyaluran beasiswa, serta konsultasi publik bagi mahasiswa UMY,” tambahnya.
Usai penandatanganan MoU, Prof. Bambang Cipto mengungkapkan, UMY sangat menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan dengan BPPK Kemenlu RI tersebut. Bentuk kerjasama yang akan dilakukan selama jangka waktu 2 tahun tersebut diharapkan dapat membantu para mahasiswa serta civitas akademika UMY dalam melakukan pengkajian penelitian maupun kesempatan magang untuk mahasiswa di Kemenlu RI. “Saya berharap melalui kerjasama yang telah disepakati antara UMY dengan BPPK Kemenlu RI ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi mahasiswa UMY untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, dan penelitian, terkait isu-isu hubungan internasional,” ucapnya.
Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Luar Negeri, Drs. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, yang selanjutkan dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim. (Adam)
